Menyumbang Lebih dari Separuh Jumlah Titik Api di Pulau Kalimantan, DPRD Kalteng Minta Dana Karhutla Tidak Dipangkas
PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Jajaran DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta, agar anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tidak Dipangkas. Pasalnya, karhutla yang terjadi di Kalteng terus mengalami peningkatan.
Penegasan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kalteng Yohannes Freddy Ering, saat dibincangi awak media beberapa waktu lalu. Dikatakan, karhutla yang terjadi di Bumi Tambun Bungai mulai sangat mengkhawatirkan.
Dari 1.487 titik api (hotspot) yang tercatat mengepung Pulau Kalimantan, sebanyak 767 titik berada di wilayah Kalteng.
“Dengan kondisi ini kami dari DPRD Kalteng mendesak pemerintah provinsi segera mengamankan anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026,” kata Freddy.
Ia meminta Pemprov Kalteng memberi perhatian khusus terhadap ketersediaan dana penanggulangan karhutla. Karena menurutnya, anggaran tersebut penting untuk memastikan penanganan kebakaran dan dampak kabut asap bisa dilakukan cepat ketika kondisi di lapangan semakin memburuk.
Desakan itu disampaikan di tengah kabut asap yang mulai pekat dan memperpendek jarak pandang di sejumlah wilayah.
“Kondisi ini berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, mobilitas, hingga jalur transportasi. Karena Kalteng menyumbang lebih dari separuh jumlah hotspot di Pulau Kalimantan, harus memiliki langkah mitigasi yang terencana dan terpadu,” ujarnya.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, membidangi pemerintahan, hukum, dan keuangan itu menegaskan, kondisi tersebut sudah sangat berbahaya dan perlu upaya-upaya serius. Kalteng sebagai penyumbang angka karhutla terbesar harus memiliki mitigasi bencana yang terencana, sistematis, dan terpadu.
Dia mengakui dukungan pemerintah pusat, baik berupa penyediaan sarana maupun bantuan biaya operasional, tetap dibutuhkan dalam menghadapi karhutla. Namun, kondisi tersebut tidak boleh membuat Pemprov Kalteng lengah.
“Pemerintah daerah harus menunjukkan komitmen penuh dengan menyiapkan dukungan anggaran yang memadai sebagai langkah antisipasi sekaligus mempercepat penanganan ketika kebakaran terjadi,” harapnya.
Lebih lanjut, politisi senior PDI Perjuangan itu mengatakan, dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan 2026 hal itu menjadi perhatian serius pihaknya di DPRD Kalteng.
Dalam kesempatan tersebut pihaknya meminta perlu adanya perhatian seruis dalam ketersediaan dana darurat, termasuk memastikan pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dan alokasi untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait tidak dipangkas secara signifikan.
Freddy yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalteng itu juga berharap, besaran anggaran penanggulangan bencana tetap mendekati pagu APBD murni 2026.
“Dalam pembahasan KUPA-PPAS 2026 ini, kami meminta agar besaran anggarannya diupayakan tidak jauh dari pagu anggaran murni 2026, sebesar Rp70 miliar,” jelasnya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau itu juga mengharapkan dukungan anggaran yang proporsional, untuk mencegah persoalan pendanaan menjadi kendala saat penanganan karhutla berlangsung di lapangan.
“Dengan anggaran yang tersedia, proses penanggulangan bencana, termasuk pemadaman api, diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dan maksimal,” demikian Freddy. (hns1/red)
