APBD Kalteng 2027 Didorong Percepat Pembangunan
PALANGKA RAYA,humanusantara.com –Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Agustiar Sabran menyampaikan tanggapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalteng terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran (TA) 2027.
Tanggapan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di ruang rapat Paripurna DPRD, Rabu (16/9/2026).
Dalam pidato Gubernur yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Linae Victoria Aden menegaskan, APBD 2027 harus menjadi instrumen pembangunan yang efektif, efisien, responsif, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kebijakan fiskal APBD 2027 difokuskan untuk merespons dinamika dan tantangan yang dihadapi masyarakat Kalteng. Setiap rupiah anggaran harus menghasilkan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat,” kata Linae.
Kebijakan fiskal 2027 diarahkan pada sejumlah sektor prioritas, antara lain peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, percepatan penurunan kemiskinan dan stunting, pembangunan konektivitas antarwilayah, serta penguatan ekonomi lokal melalui sektor pertanian, UMKM, dan optimalisasi potensi daerah.
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemprov Kalteng akan memperluas basis pajak dan retribusi, memperkuat digitalisasi pemungutan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan aset daerah dan kinerja BUMD, serta mengembangkan sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil.
Dalam pengelolaan BUMD, evaluasi dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan kesehatan keuangan, produktivitas aset dan modal, tata kelola, dividen, serta manfaat ekonomi dan pelayanan bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, PT Bank Kalteng disebut memiliki modal inti lebih dari Rp3 triliun dan membagikan dividen tahun buku 2025 sebesar Rp184,30 miliar kepada seluruh pemegang saham.
Sementara itu, PT Jamkrida diarahkan meningkatkan produktivitas aset, pendapatan, laba, ROA, dividen, diversifikasi pasar, dan akses pembiayaan bagi UMKM. Kemudian, PT Banama Tingang Makmur terus dikawal melalui proses restrukturisasi dan penataan kembali core business atas penyertaan modal kumulatif sebesar Rp16,36 miliar.
“Pada sisi belanja, Pemprov Kalteng menerapkan prinsip clean and clear serta readiness criteria untuk memastikan setiap kegiatan yang dianggarkan memiliki kesiapan lahan, DED, dokumen lingkungan, proses pengadaan, jadwal pelaksanaan, dan kebutuhan kas. Paket strategis juga didorong melalui lelang dini agar dapat dilaksanakan sejak awal tahun anggaran,” ujarnya.
APBD 2027 juga diarahkan menjadi stimulus fiskal untuk menurunkan kemiskinan, pengangguran, dan stunting. Pemprov juga menargetkan angka kemiskinan makro pada 2027 berada di bawah 4,50 persen, dengan intervensi melalui penguatan sektor agraris, bantuan benih unggul, pupuk bersubsidi daerah, modernisasi sarana pertanian, Program Kartu Huma Betang Sejahtera, jaminan kesehatan, dan beasiswa bagi keluarga miskin.
“Penguatan hilirisasi menjadi bagian penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas daerah. Strateginya meliputi penguatan kelembagaan petani dan koperasi, kemitraan UMKM dengan industri, peningkatan keterampilan, serta penyerapan tenaga kerja lokal,” jelasnya.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, perhatian diarahkan pada pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi, sarana-prasarana, ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta perluasan akses pelayanan bagi masyarakat di wilayah pedalaman, pesisir, perbatasan, dan terpencil.
Pada 2025, ketersediaan obat esensial di Puskesmas tercatat 96,1 persen dan cakupan JKN mencapai 99,17 persen. Namun, pemerataan tenaga kesehatan masih menjadi tantangan, dengan perkiraan kekurangan sekitar 176 dokter dan 1.187 bidan.
“Pemprov Kalteng juga mendukung perluasan akses listrik PLN bagi desa yang belum berlistrik serta penanganan kebutuhan air bersih. Hingga pertengahan September 2026, distribusi air bersih oleh Satgas Darurat Air Bersih bersama pemerintah kabupaten/kota telah mencapai lebih dari 1,6 juta liter,” lanjutnya.
Dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan laha (Karhutla), pengalaman penanganan 2026 menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pencegahan, deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan, sumber air, serta kecepatan respons pada 2027.
Untuk menjaga kualitas belanja, rasionalisasi dilakukan terhadap kegiatan yang kurang prioritas atau kurang memberikan nilai tambah. Hasilnya diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, khususnya pendidikan, kesehatan, serta sarana dan prasarana jalan poros desa.
“Pemprov Kalteng menegaskan, keberhasilan APBD 2027 tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tetapi juga dari capaian kinerja, manfaat, dan dampak bagi masyarakat. Indikator yang digunakan antara lain penurunan kemiskinan dan TPT, penurunan stunting, peningkatan Indeks Modal Manusia, kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, kemantapan jalan provinsi, serta proporsi PAD terhadap pendapatan daerah,” paparnya.
Dikatakan, APBD 2027 harus dikelola secara bersih, transparan, dan akuntabel serta diarahkan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Setiap belanja harus mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selanjutnya, dokumen pendukung Rancangan APBD 2027 akan dibahas melalui rapat kerja Komisi-Komisi DPRD bersama Tim Pemerintah Provinsi Kalteng dan perangkat daerah mitra kerja maupun melalui rapat gabungan Komisi DPRD.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Arton S Dohing, Wakil Ketua I Riska Agustin, Wakil Ketua II Muhammad Ansyari, serta Wakil Ketua III Junaidi. Kemudian, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan perangkat daerah. (hns1/red)
