PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Jajaran DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak pemerintah pusat untuk mempercepat akselerasi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan perdesaan. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak desa, utamanya di wilayah pelosok yang masih terisolasi, karena belum terbangunnya infrastruktur jalan dan jembatan.
Desakan itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, yang membidangi infrastruktur dan prasarana Hj Maryani Sabran.
“Kami pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan jalan dan jembatan di wilayah pelosok, infrastruktur dasar menjadi kunci untuk membuka akses pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat,” kata Maryani, Kamis (6/8/2026),
Pembangunan kata dia, hendaknya lebih memprioritaskan hal-hal yang memang menjadi kebutuhan utama masyarakat Kalteng. Contohnya pembangunan jembatan untuk akses anak-anak ke sekolah. Karena masih ada anak-anak yang bahkan tidak memakai sepatu dan harus menyeberang sungai karena tidak ada jembatan.
“Minimnya infrastruktur dasar di sejumlah daerah tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga membatasi akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga aktivitas perekonomian masyarakat perdesaan,” ujarnya.
Karena itu, wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) III, meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Kabupaten Sukamara itu meminta, agar alokasi anggaran daerah tidak dihabiskan untuk program yang bersifat seremonial, melainkan difokuskan pada pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kalau saya pemegang kebijakan, jangankan jembatan, jalan pun pasti akan saya bangun. Kita harus bekerja dengan hati. Saat merancang anggaran, pikirkanlah dengan matang apa yang benar-benar menjadi prioritas dan kebutuhan masyarakat,” tegas adik kandung Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran itu.
Pernyataan tersebut, lanjut Maryani, didasarkan pada hasil kunjungannya ke sejumlah desa terpencil. Ia mengaku masih menemukan banyak ketimpangan pembangunan infrastruktur yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah.
“Saat kami berkunjung ke desa-desa, di situlah kami melihat langsung kondisi masyarakat yang sebenarnya. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan fakta di lapangan, bukan tanpa dasar. Saya sering turun langsung ke pelosok-pelosok desa di Kalteng,” tuturnya.
Maryani berharap aspirasi masyarakat pedesaan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, anggaran yang tersedia benar-benar diwujudkan dalam pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pelosok. (hns1/red)