PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Jajaran DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menduga, masih banyak kendaraan operasional Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di Bumi Tambun Bungai, berpelat luar Kalteng atau Non-KH.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng Komisi I Purdiono mengatakan, cepatnya kerusakan jalan di Kalteng salah satunya merupakan andil besar daru operasional kendaraan PBS, baik yang bergerak di bidang pertambangan maupun perkebunan.
Sayangnya, kerusakan jalan tersebut berbanding terbalik dengan kontribusi PBS dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
“Kami menduga masih banyak kendaraan operasional pertambangan dan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kalteng menggunakan pelat Non-KH,” kata Purdiono, kepada wartawan, Selasa (19/5/2026).
Tindakan sejumlah PBS tersebut kata dia, menciptakan kerugian ganda bagi daerah, di mana jalan yang dibangun menggunakan pajak dari masyarakat tersebut cepat hancur, dan PKB dari kendaraan operasional PBS Non-KH tidak didapatkan.
“Kalau mereka menggunakan kendaraan operasional dengan pelat Non-KH, kita malah rugi dua kali, jalan cepat rusak dan kita tidak mendapatkan sepeser pun PKB dari mereka,” tegasnya.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menyoroti, ketidakadilan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah harus dihentikan. Di mana pemerintah pusat mengambil sumber daya alam, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) nya dipotong.
Selama inikan, kekayaan sumber daya alam Kalteng terus dikeruk, namun porsi DBH ke provinsi sering dipangkas,” pungkasnya. (hns1/red)