Kalteng Deklarasi “Perang Melawan Narkoba”, Agustiar: Pemberantasan Narkoba Tugas Kita Bersama

-.Prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 2,11 persen atau hampir 4,5 juta orang

-.Kelompok usia 15-24 rentan terhadap penyalahgunaan narkoba

-.GDAN ajak masyarakat bersihkan narkoba di “Tanah Dayak”

PALANGKA RAYA,humanusantara.com –Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Gerakan Dayak Anti Narkoba (GDAN), serta berbagai elemen masyarakat mendeklarasikan perang melawan narkoba, di Bundaran Telawang, Palangka Raya, Kamis (20/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Bumi Tambun Bungai.

Deklarasi Akbar Perang Melawan Narkoba tersebut menegaskan, pemberantasan narkotika bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan tugas seluruh komponen masyarakat.

Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran dalam kesempatan itu menegaskan, Pemprov Kalteng mengutuk keras segala bentuk kekerasan dan tindakan melawan hukum yang mengancam keselamatan aparat maupun masyarakat.

Menurutnya, pemberantasan narkoba harus dilakukan secara bersama-sama karena dampaknya menyentuh seluruh lapisan kehidupan masyarakat.

“Pemberantasan narkoba bukan hanya tugas BNN, bukan hanya tugas kepolisian. Ini tugas kita semua. Narkoba adalah musuh kita bersama,” tegas Agustiar.

Dikatakan, narkoba tidak hanya mengancam kesehatan, tetapi juga merusak masa depan generasi muda, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Karena itu, deklarasi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi komitmen nyata, untuk menyatukan langkah seluruh elemen dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran narkotika.

Anggota DPR RI periode 2019-2024 itu juga mengatakan, upaya pemberantasan harus dimulai dari lingkungan masing-masing. Ketahanan keluarga perlu diperkuat, sementara sekolah, perguruan tinggi, tempat kerja, desa, dan kelurahan harus menjadi ruang yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh narkoba.

“Pencegahan sejak dini merupakan salah satu kunci menyelamatkan generasi penerus. Mari bersama kita deklarasikan perang melawan narkoba untuk kemanusiaan, demi melindungi masa depan anak-anak kita, melindungi masa depan Bumi Tambun Bungai, dan masa depan Indonesia,” ujarnya.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalteng Brigjen Pol Mada Roostanto mengatakan, ancaman narkoba semakin kompleks, terutama ketika Indonesia tengah mempersiapkan diri menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

Secara nasional, ungkap dia, prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 2,11 persen atau hampir 4,5 juta orang. Mada juga menyebut kelompok usia 15-24 tahun menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Pada saat yang sama, modus peredaran narkotika terus berkembang melalui kemunculan New Psychoactive Substances (NPS) serta pemanfaatan berbagai media, termasuk rokok elektrik atau vape yang dapat digunakan untuk memasukkan narkotika cair.

“Jaringan bandar juga semakin adaptif dengan memanfaatkan teknologi dan berbagai jalur distribusi. Peredaran narkoba kini dapat memanfaatkan dark web, marketplace, hingga layanan kargo dan logistik. Kondisi ini menuntut aparat dan masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta menyesuaikan strategi pemberantasan dengan perkembangan modus kejahatan,” kata Mada.

Karena itu, pemberantasan narkoba membutuhkan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan whole of government dan whole of society. Pendekatan tersebut mencakup penegakan hukum, penanganan korban secara humanis, serta pemanfaatan teknologi. Mada juga mendorong penguatan operasi gabungan dan pemetaan jaringan bandar serta pengedar agar mata rantai peredaran narkoba dapat diputus hingga ke akar-akarnya.

“Perang melawan narkoba bukan sekadar kiasan, melainkan perjuangan bersama untuk mempertahankan kedaulatan negara dan menyelamatkan bangsa. Karena itu, seluruh elemen pemerintah dan masyarakat harus bersatu memutus mata rantai peredaran narkoba melalui pendekatan hukum, kemanusiaan, dan teknologi,” tutur Mada.

Dikatakan, selain pemberantasan, BNN juga menekankan pentingnya pencegahan dan edukasi sejak dini. Salah satunya melalui program Ananda Bersinar yang menempatkan anak sebagai subjek utama perlindungan dari bahaya narkotika.

Edukasi tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran anak dan keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba sebelum seseorang terjerumus menjadi korban.

“Perang melawan narkoba tidak boleh baru dimulai ketika seseorang telah menjadi korban. Perang tersebut harus kita mulai jauh sebelumnya, dari lingkungan sekolah, keluarga, dan lingkungan tempat anak-anak kita tumbuh,” tegasnya.

Sementara Ketua Gerakan Dayak Anti Narkoba (GDAN) Sadagori Henoch Binti menegaskan, deklarasi perang melawan narkoba juga menjadi bentuk penghormatan terhadap tiga personel Polres Katingan yang gugur saat menjalankan tugas.

Jurnalis senior Kalteng itu juga mengajak masyarakat, lembaga adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar, dan mahasiswa untuk menjadi mata, telinga, sekaligus benteng pertahanan di lingkungan masing-masing dalam mencegah peredaran narkoba.

“Jangan beri ruang. Jangan beri celah bagi para mafia narkoba di tanah leluhur kita. Mari bersama-sama kita bersihkan “Tanah Dayak” dari racun narkoba, demi masa depan generasi bangsa dan demi kedamaian di Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila ini,” tegas pria yang akrab dengan panggilan Ririn Binti itu.

Sebagai simbol komitmen bersama, rangkaian kegiatan diisi dengan prosesi penyerahan sembilan tongkat komando kepada unsur pimpinan daerah dan elemen strategis Kalteng. Tongkat tersebut dimaknai sebagai simbol keberanian, amanah, dan tanggung jawab bersama dalam memimpin upaya pemberantasan narkoba di wilayah Kalteng.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo, Sekretaris Daerah Linae Victoria Aden, unsur Forkopimda, perwakilan Pemerintah Kota Palangka Raya, kepala perangkat daerah, organisasi masyarakat, pelajar, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat. (ist/hns1/red)