DPRD Dorong Pemerintah Pusat Garap Potensi Hilirisasi di Kalteng, Arton: Bahan Baku dan Komoditas Unggulan Kita Sangat Siap Dikelola
PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Arton S Dohong mendorong pemerintah pusat untuk membangun program hilirisasi di Bumi Tambun Bungai. Pasalnya, hingga saat ini, Kalteng belum memiliki program atau proyek hilirisasi berskala besar dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam yang melimpah.
“Kita mendorong pemerintah pusat untuk mulai memaksimalkan potensi komoditas lokal di Bumi Tambun Bungai,” kata Arton, dalam pidatonya pada Rapat Paripurna ke 7 masa persidangan III tahun sidang 2026, Jumat (14/8/2026).
Langkah itu kata Arton diharapkan dapat membawa komoditas Kalteng masuk ke dalam agenda hilirisasi nasional. Menurutnya, program hilirisasi yang digaungkan pusat sejauh ini belum menyentuh wilayah Kalteng.
“Di Kalteng belum ada, mungkin daerah-daerah tertentu dan provinsi tertentu yang potensial kalau hilirisasi itu,” ujarnya.
Politisi senior PDI Perjuangan itu menaruh harapan besar pada kebijakan pemerintah pusat di masa mendatang. Hal tersebut didasari kelimpahan bahan baku dan komoditas unggulan Kalteng yang sangat siap dikelola.
“Mungkin saja dalam waktu yang akan datang, bisa saja pemerintah pusat melihat potensi daerah ya. Bahan baku dan lain sebagainya,” jelasnya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) I, meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas itu juga secara khusus menyoroti melimpahnya sumber daya alam, seperti batu bara di Kalteng.
Komoditas tersebut dinilai memiliki peluang besar untuk diolah menjadi gas rumah tangga. Namun, ia menyadari kewenangan eksekusi sepenuhnya berada di ranah pemerintah pusat.
“Kita di daerah itu tidak punya kemampuan apa-apa. Jadi kita menunggu saja. Kalau Presiden menyatakan ada pemerataan demi kesejahteraan rakyat, karena kita ini bagian dari NKRI yang tentunya memiliki hak yang sama dengan di daerah lain,” tegasnya.
Bupati Gunung Mas periode 2014-2019 itu juga mengingatkan pentingnya asas keadilan dalam setiap program pembangunan. Oleh sebab itu ia berharap, kesejahteraan tidak hanya terpusat di wilayah-wilayah tertentu saja di Indonesia.
“Apapun kebijakan pemerintah pusat, kita harapkan kebijakan itu jangan didaerah tertentu, harus berkeadilan, kalau memang mau memajukan negara ini, semua daerah harus mendapat perhatian yang sama. Karena setiap daerah pun punya hak yang sama,” harap mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Kalteng itu. (hns1/red)
