Freddy Ering Minta Pemerintah Prioritaskan Anggaran Penanggulangan Karhutla
PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat perhatian serius dari jajaran Anggota DPRD Kalteng. Mereka meminta pemerintah daerah menjadikan anggaran penanggulangan kebakaran karhutla, sebagai prioritas di tengah meningkatnya ancaman musim kemarau.
“Penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan personel maupun peralatan. Dukungan anggaran yang memadai harus dipastikan sejak awal, agar seluruh kebutuhan operasional di lapangan dapat terpenuhi ketika kondisi darurat terjadi,” kata Anggota DPRD Kalteng Yohannes Freddy Ering, Rabu (5/8/2026).
Dikatakan, penanganan karhutla tidak hanya soal personel maupun sarana dan prasarana, tetapi juga soal anggaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan lapangan. Karena itu perencanaannya harus betul-betul matang, agar ketika terjadi keadaan darurat semua kebutuhan sudah tersedia.
Freddy menjelaskan, ancaman karhutla di Kalteng bukan lagi persoalan musiman yang bisa dianggap biasa. Pengalaman selama bertahun-tahun telah menunjukkan, karhutla dapat berkembang sangat cepat apabila tidak segera ditangani sejak awal.
“Karena itu, pemerintah harus memiliki kesiapan pendanaan yang memungkinkan seluruh proses penanggulangan dilakukan tanpa hambatan administratif,” ujar Anggota Komisi I, membidang hukum, pemerintahan dan keuangan itu.
Politisi senior PDI Perjuangan itu mengatakan, keterlambatan penyediaan anggaran berpotensi menghambat mobilisasi personel, pengadaan peralatan pemadaman, distribusi logistik, hingga operasional tim di lapangan.
Kondisi tersebut kata dia, dapat memperbesar risiko meluasnya kebakaran dan meningkatkan dampak yang dirasakan masyarakat, baik dari sisi kesehatan, lingkungan, maupun ekonomi.
Ia juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah. Ia menilai, langkah penghematan memang penting, namun sektor kebencanaan, khususnya penanggulangan karhutla, tidak boleh menjadi bagian yang dikurangi.
“Kalaupun pemerintah sedang melakukan efisiensi, kebutuhan anggaran untuk penanggulangan karhutla tetap harus menjadi prioritas. Jangan sampai ketika bencana terjadi justru anggaran yang tersedia tidak mencukupi,” tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau itu.
Dikatakan, kesiapan anggaran merupakan bentuk investasi untuk meminimalkan kerugian yang jauh lebih besar akibat karhutla.
Sebab, dampak karhutla tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat melalui kabut asap, menurunkan aktivitas ekonomi, menghambat transportasi, hingga mengganggu dunia pendidikan.
Ia juga membuka peluang penggunaan mekanisme pergeseran anggaran apabila dana yang telah dialokasikan dalam APBD murni dinilai tidak lagi mencukupi. Menurutnya, pemerintah tidak perlu menunggu pembahasan APBD Perubahan apabila situasi di lapangan sudah mendesak.
“Kalau menunggu APBD Perubahan tentu prosesnya cukup lama karena pembahasannya baru sekitar September atau Oktober. Kalau kondisinya sudah sangat mendesak, pemerintah bisa mengusulkan anggaran mendahului perubahan agar penanganan tidak terlambat. Mekanisme tersebut penting, agar pemerintah memiliki fleksibilitas dalam merespons kondisi darurat, sehingga proses penanganan kebakaran tidak terhambat hanya karena persoalan administrasi penganggaran,” pungkasnya. (hns1/red)
