Pembangunan RS Tipe B di DAS Barito Memperkuat Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat
PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Anggota Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Purdiono meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, membangun rumah sakit rujukan tipe B di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito. Pembangunan rumah sakit rujukan itu sangat penting dalam memperluas dan mengoptimalkan akses layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat.
“Kita mengharapkan agar ada rumah sakit rujukan di DAS Barito, agar pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kalteng dapat lebih optimal,” kata Purdiono kepada wartawan, Senin (13/7/2026).
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, membidangi pemerintahan, hukum, dan keuangan itu menjelaskan, pelayanan kesehatan di sejumlah kabupaten di kawasan tersebut masih terbatas, sehingga pasien kerap harus dirujuk ke RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya, untuk mendapatkan penanganan lanjutan.
Dikatakan, pelayanan kesehatan di sana masih sangat terbatas, fasilitas rumah sakitnya juga belum memadai. Kalau dirujuk ke RSUD Doris Sylvanus pun sering terkendala, selain jaraknya jauh juga karena keterbatasan ruang perawatan.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) IV, meliputi Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Timur, dan Barito Selatan itu juga mengatakan, kondisi tersebut membuat alur rujukan pasien belum berjalan efektif, terutama karena faktor jarak tempuh yang cukup jauh dan daya tampung rumah sakit rujukan yang terbatas.
Keberadaan rumah sakit tipe B di wilayah DAS Barito kata dia, dapat menjadi solusi untuk mempercepat pelayanan sekaligus mendekatkan akses kesehatan kepada masyarakat.
“Pemerataan layanan kesehatan perlu menjadi prioritas pemerintah, agar masyarakat di seluruh wilayah Bumi Tambun Bungai, khususnya kawasan Barito, memperoleh hak layanan yang sama,” harapnya.
Ia juga mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Timur telah menyiapkan lahan sebagai bentuk kesiapan, jika pembangunan rumah sakit tersebut direalisasikan. Terkait rencana penganggaran, dia menyatakan DPRD pada prinsipnya mendukung, meski kemampuan fiskal daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kami mengharapkan pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih kepada Kalteng, yang selama ini berkontribusi sebagai daerah penghasil sumber daya alam, sekaligus mendorong penguatan pendapatan asli daerah, agar kemandirian fiskal daerah dapat meningkat,” pungkasnya. (hns1/red)
