PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Masih adanya sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang belum terjangkau jaringan internet menjadi perhatian DPRD Kalteng.
Di tengah semakin masifnya layanan publik berbasis digital, keterbatasan akses internet bukan lagi sekadar persoalan sinyal, tetapi telah menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga peluang ekonomi.
Menurut Anggota DPRD Kalteng Okki Maulana, pemerataan akses internet harus menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.
“Pemerintah perlu mempercepat penghapusan wilayah blank spot agar masyarakat di pelosok memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses teknologi informasi,” kata Okki kepada wartawan, Rabu (29/7/2026).
Dikatakan, Bumi Tambun Bungai harus terbebas dari blank spot. Jangan sampai masih ada masyarakat yang kesulitan mengakses internet hanya, karena tinggal di wilayah pedalaman atau terpencil.
Ia mengatakan, perkembangan teknologi telah mengubah internet menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Hampir seluruh aktivitas kini bergantung pada konektivitas digital, mulai dari proses belajar mengajar, pelayanan administrasi pemerintahan, transaksi perbankan, hingga pemasaran produk usaha masyarakat.
“Karena itu, pemerataan jaringan internet tidak boleh dipandang hanya sebagai pembangunan sektor telekomunikasi, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, membidangi infrastruktur dan prasarana itu.
Politisi muda Partai Golongan Karya (Golkar) itu menilai, masih adanya daerah yang belum terlayani jaringan internet berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedalaman.
Masyarakat di daerah terpencil akan semakin tertinggal apabila akses terhadap informasi dan layanan digital tidak segera diperbaiki.
“Ketika akses internet sudah merata, masyarakat akan lebih mudah memperoleh informasi, meningkatkan kualitas pendidikan, mengakses layanan pemerintahan, hingga membuka peluang usaha dan ekonomi kreatif. Dampaknya bukan hanya pada komunikasi, tetapi juga terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) III, meliputi Kabupaten Lamandau, Sukamara dan Kabupaten Kotawaringin Barat itu juga mengatakan, transformasi digital yang saat ini terus didorong pemerintah harus dibarengi dengan pemerataan infrastruktur pendukung.
Program digitalisasi pelayanan publik, pendidikan berbasis teknologi, hingga pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan sulit berjalan optimal apabila masih terdapat wilayah yang mengalami keterbatasan jaringan.
“Pembangunan yang berkeadilan tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan jalan, jembatan, maupun fasilitas fisik lainnya. Konektivitas digital juga menjadi indikator penting dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang,” lanjutnya.
Pihaknya juga mendorong adanya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalteng, pemerintah kabupaten dan kota, serta perusahaan penyedia layanan telekomunikasi untuk memperluas cakupan jaringan internet hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini masih menjadi blank spot.
“Kita tidak ingin ada masyarakat yang tertinggal hanya karena keterbatasan jaringan. Semua warga harus memiliki akses yang sama terhadap teknologi informasi,” demikian Okki. (hns1/red)