PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Jajaran DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan, agar rencana pemerintah melakukan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk formasi tenaga pendidik disesuaikan dengan kondisi kebutuhan daerah.
Pasalnya, hal tersebut sangat penting untuk mengatasi krisis, sekaligus memperbaiki ketimpangan distribusi guru, khususnya di kawasan pelosok dan perdesaan.
Anggota DPRD Kalteng H Sugiyarto mengatakan, tingkat kebutuhan guru di sejumlah wilayah, hingga kini masih sangat tinggi. Terlebih di wilayah pelosok, saat ini masih banyak kekurangan guru.
“Jika pemerintah pusat kembali membuka keran rekrutmen ASN, formasi yang ditetapkan harus benar-benar berbasis pada peta kebutuhan masing- masing daerah. Kehadiran guru di daerah pelosok ini sangat mendesak. Jika rekrutmen ASN tenaga pendidik ini dibuka, kita berharap kuota yang diberikan mampu mencukupi dahaga akan kebutuhan guru di Kalteng,” kata Sugiyarto, kepada wartawan, Kamis (20/8/2026).
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, membidangi kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan dan sosial itu juga menyoroti fenomena minimnya tenaga pendidik, yang masih menjadi polemik menahun di wilayah pedalaman.
“Kondisi memprihatinkan ini, bahkan kerap memaksa seorang guru untuk merangkap mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus, meski hal itu tidak linear dengan latar belakang keilmuannya,” ujarnya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) III, meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Sukamara itu juga mengatakan, persoalan tersebut merupakan keluhan langsung yang sering ia dengar dari para kepala sekolah di daerah terpencil.
Banyak tenaga pendidik yang terpaksa mengajar lintas disiplin ilmu, sekadar untuk mengisi kekosongan jam pelajaran di kelas.
Sugiyarto juga menekankan, kalkulasi pemenuhan guru tidak boleh hanya berkutat pada soal kuantitas, tetapi mutlak memperhatikan linieritas kompetensi.
“Hal ini sangat vital, terutama di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang membutuhkan keterampilan teknis spesifik. Sangat tidak masuk akal jika seorang guru dengan latar belakang tata boga kemudian dipaksa harus mengajar praktik mesin. Hal ini tidak mungkin terjadi jika pendistribusiannya tepat sasaran,” jelasnya.
Menyikapi hal itu, politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng untuk segera melakukan pemetaan secara komprehensif melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Pemetaan itu kata dia, harus mencakup rasio ketersediaan guru saat ini, rincian kekurangan tenaga pendidik di setiap mata pelajaran, hingga kebutuhan guru produktif kejuruan di tingkat SMK.
“Hasil validasi data ini harus segera diusulkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai acuan utama dalam menetapkan kuota formasi ASN. Kami tidak menginginkan kebijakan rekrutmen dari pusat hanya sebatas mengejar target angka pemenuhan kuota nasional, tanpa mampu mengobati masalah nyata di akar rumput,” pungkas Anggota DPRD Kalteng dua periode itu. (hns1/red)