PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Tujuh Fraksi Pendukung DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyetujui pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2027. Persetujuan tujuh fraksi pendukung DPRD Kalteng itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, Selasa (15/9/2026).
Rapat Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kalteng Riska Agustin dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Linae Victoria Aden, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kalteng 2027.
Agenda tersebut adalah bagian dari tahapan pembahasan RAPBD 2027 setelah sebelumnya dilaksanakan Rapat Paripurna Ke-5 dengan agenda pidato pengantar Gubernur Kalteng atas Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD 2027 pada 14 September 2026.
Melalui tahapan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng memastikan kebijakan anggaran diarahkan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Yeni Maria Marselina Kahta dalam menyampaikan pemandangan umum fraksi menyampaikan, agar APBD 2027 menjadi instrumen peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, dengan setiap anggaran memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur.
“Kami mendorong penanganan kebakaran hutan dan lahan, penguatan pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, penurunan kemiskinan dan stunting, serta ekonomi kerakyatan,” kata Yeni.
Sementara juru bicara Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Hj Noor Fazariah Kamayanti menekankan pentingnya kualitas penganggaran dan belanja daerah agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pihaknya juga mendorong realisme pendapatan, ketepatan belanja, kesiapan pelaksanaan program, serta penguatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Wengga Febri Dwi Tananda, juru bicara Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengapresiasi penyusunan RAPBD 2027 yang memperhatikan kemampuan keuangan daerah, efektivitas dan efisiensi belanja, serta prioritas pembangunan.
“Hal yang sangat penting juga untuk diperhatikan agar pengelolaan fiskal yang cermat dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta ruang fiskal daerah,” ujarnya.
Saat yang sama, juru bicara Fraksi Partai Demokrat Kasri Yani juga menekankan, agar struktur RAPBD 2027, khususnya pendapatan, belanja, dan defisit daerah. Pihaknya meminta penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran sebagai sumber pembiayaan defisit tidak menjadi kebiasaan serta mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah dari berbagai sektor ekonomi.
Kemudian, juru bicara Fraksi Partai NasDem Raudah juga menekankan, agar APBD sebagai instrumen pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami mendorong penguatan pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas belanja, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, serta penguatan ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan,” kata Raudah.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicaranya Habib Sayid Abdurrahman juga menekankan, agar setiap rupiah dalam APBD 2027 memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pihaknya juga mendorong peningkatan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat, pengelolaan belanja berbasis hasil, serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan publik.
Sementara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Juru Bicara Armada menekankan pentingnya pengelolaan fiskal yang cermat, efektivitas dan kualitas belanja, pemerataan pembangunan, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat.
“Kami meminta target pendapatan ditetapkan secara realistis dan terukur serta belanja infrastruktur diperkuat untuk memberikan manfaat bagi masyarakat,” harapnya. (hns1/red)