PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Jajaran DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai, penguatan dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sangat penting dalam menyokong pembiayaan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kalteng Wengga Febri Dwi Tananda. Ia mengatakan, penguatan PAD menjadi kunci mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan kemandirian fiskal.
“Kami mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk terus mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah, agar tidak bergantung pada dana transfer pemerintah pusat,” kata Wengga kepada wartawan, Rabu (15/7/2026).
Dikatakan, pemerintah daerah perlu melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pengelolaan pendapatan daerah, mulai dari penguatan administrasi, pemanfaatan teknologi, hingga optimalisasi potensi aset yang dimiliki.
“Optimalisasi PAD tidak cukup hanya dengan menaikkan target penerimaan. Pemerintah juga harus memperkuat administrasi, memanfaatkan teknologi informasi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengelola aset daerah secara lebih efektif. Kemandirian fiskal menjadi modal penting agar pembangunan bisa terus berjalan,” ujar Anggota Komisi III DPRRD Kalteng, membidangi kesejahteraan rakyat itu.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) II, meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan itu juga mengatakan, kemampuan daerah dalam menghimpun PAD akan sangat menentukan besarnya ruang fiskal yang dimiliki pemerintah daerah.
Semakin besar pendapatan yang dapat dikelola secara mandiri, semakin luas pula kemampuan pemerintah membiayai berbagai program pembangunan tanpa terlalu bergantung pada kebijakan transfer dari pemerintah pusat.
Ia juga menilai, penguatan PAD juga akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Kalteng.
“Jika kemampuan fiskal daerah semakin kuat, pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai program-program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Ini penting untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan merata,” jelas politisi muda dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.
Ia juga mengatakan, keberhasilan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak semata-mata diukur dari tingginya tingkat penyerapan anggaran. Aspek yang lebih penting adalah bagaimana kualitas belanja daerah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan pemerintah harus diarahkan untuk menghasilkan dampak konkret, baik dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, maupun penguatan daya saing daerah,” pungkasnya. (hns1/red)