TNI-Polri Sinergi Lawan Premanisme di Gumas
KUALA KURUN,humanusantara.com – Sinergitas antara TNI dan Polri di Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah (Kalteng), semakin Solid dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Kali ini, Kodim 1016/Palangka Raya melalui Koramil Kuala Kurun, bersama Polres Gumas menggelar sosialisasi dan himbauan pencegahan premanisme di wilayah hukum Polres Gumas, Minggu (11/5/2025).
Kegiatan yang dimulai pukul 11.00 WIB itu, menyasar berbagai lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat dan perekonomian, seperti pelaku usaha/pedagang di Taman Kota Kuala Kurun, pemilik toko/komplek pertokoan Pemerintah Daerah (Pemda) di Jalan Kopri dan Jalan Sangkurun, objek vital komplek perbankan, komplek pasar lama dan pasar baru Kuala Kurun, serta kawasan parkir di Taman Kota Kurun dan pasar.
Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, melalui Kapolres Gumas AKBP Heru Eko Wibowo menjelaskan, bahwa Polda Kalteng dan jajaran sedang melaksanakan Operasi Mandiri Kewilyahan (OMK) dengan sasaran penyakit masyarakat (Pekat) dan premanisme.
Selain melakukan penegakan hukum juga dilakukan kegiatan preemtif dan preventif sebagaimana yang dilakukan personel Polres Gumas dan personel TNI dari Koramil Kuala Kurun, Kodim 1016/Palangka Raya.
“Melalui kegiatan sosialisasi pencegahan premanisme di tempat-tempat kerawanan di sekitaran Kota Kuala Kurun. Beberapa jenis tindakan premanisme yang dapat terjadi seperti pemerasan, pungutan liar, perkelahian, pemerasan, intimidasi serta tindak kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat,” kata Heru.
Kegiatan itu dipimpin oleh Perwira Pengendali Kasipropam Polres Gumas Iptu Supono, didampingi KBO Satreskrim Polres Gumas Ipda Muchlis A, Kanit I Satres Narkoba Ipda Moses S bersama personel Polres Gumas serta personel Koramil 1016 PLK.
Personel gabungan TNI-Polri memberikan himbauan kepada masyarakat dan pelaku usaha agar tidak ragu melaporkan kepada pihak berwajib jika menemukan atau mengalami tindakan pemerasan, pungutan liar (pungli) atau intimidasi dari oknum atau kelompok tertentu.
Selain itu, petugas juga menegaskan bahwa pemerintah, melalui TNI-Polri, tidak akan memberikan toleransi kepada pihak-pihak yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku. (hns1/red)
