Pemprov Kalteng Diminta Siapkan Kantor Satgas BGN
PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) diminta segera menyiapkan kantor untuk Satuan Tugas (Satgas) Badan Gizi Nasional (BGN). Pasalnya, sampai saat ini Satgas BGN belum memiliki kantor.
Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kalteng H Sugiyarto. Komisi III DPRD Kalteng itu meminta Pemprov Kalteng segera menyiapkan kantor sementara bagi Satgas BGN, guna mendukung kelancaran pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bumi Tambun Bungai.
“Tim Satgas BGN di Kalteng sebenarnya sudah terbentuk. Namun sampai sekarang mereka belum memiliki kantor. Karena itu kami mendorong pemerintah daerah segera menyediakan tempat sementara agar koordinasi dapat berjalan lebih efektif,” kata Sugiyarto kepada wartawan, Senin (20/7/2026).
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) III, meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Sukamara itu mengatakan, keberadaan kantor sangat diperlukan, karena menjadi pusat koordinasi antara Satgas BGN dengan pemerintah daerah, DPRD, serta berbagai instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.
“Kalau tidak ada kantor kata dia, tentu koordinasi menjadi tidak maksimal. Padahal program tersebut membutuhkan kerja sama lintas sektor agar pelaksanaannya berjalan lancar.
“Belum tersedianya fasilitas kerja tersebut, berpotensi menghambat berbagai agenda koordinasi dan pembahasan yang berkaitan dengan program pemenuhan gizi bagi masyarakat. Ketika kami ingin berkoordinasi atau melakukan kunjungan, mereka juga belum memiliki tempat yang jelas. Ini tentu menyulitkan proses komunikasi dan sinkronisasi program,” ujar mantan Wakil Bupati Lamandau dua periode itu.
Pihaknya dari Komisi III DPRD Kalteng, membidangi kesejahteraan rakyat berharap, Pemprov Kalteng segera mengambil langkah konkret dengan menyediakan fasilitas sementara, sembari menunggu tersedianya kantor permanen bagi Satgas BGN.
“Harus ada perhatian serius dari pemerintah provinsi. Dukungan sarana dan prasarana sangat penting agar Satgas dapat menjalankan tugasnya secara optimal,” harap Anggota DPRD Kalteng dua periode itu.
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya itu juga mengharapkan, keberadaan kantor tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi, tetapi juga menjadi sarana penting untuk memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program.
“Dengan adanya kantor, koordinasi akan lebih mudah dilakukan sehingga berbagai kendala di lapangan bisa segera ditangani, dan program MBG dapat berjalan efektif, tepat sasaran,” pungkasnya. (hns1/red)
