Ini Langkah Pemprov Kalteng Antisipasi Penurunan APBD 2026 Sebesar 34,71 Persen
PALANGKA RAYA,humanusantara – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah tahun 2026 tercatat mengalami penurunan cukup tajam.
Kondisi itu membuat Pemerintah Provinsi harus mengerucutkan arah pembangunan dengan memusatkan perhatian hanya pada sektor-sektor yang dinilai paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Komunikasi, Persandian, Informatika, dan Statistik (Diskominfosantik), nilai APBD Kalimantan Tengah 2026 turun sebesar 34,71 persen.
Jika pada 2025 anggaran daerah mencapai Rp8,3 triliun, pada 2026 anggaran tersebut menyusut menjadi sekitar Rp5,4 triliun. Penurunan signifikan tersebut menyebabkan ruang gerak keuangan pemerintah daerah semakin terbatas dan menuntut pengelolaan anggaran yang lebih selektif serta terukur.
Usai menghadiri kegiatan di kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Palangka Raya, Senin (12/1/2026), Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Leonard S Ampung menyampaikan, situasi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas secara lebih ketat dalam pemanfaatan anggaran.
“Jadi pembangunan betul-betul harus dilakukan di atas prioritas-prioritas lain, ada yang lebih prioritas, sehingga perlu dipilah belanja-belanja yang betul-betul bermanfaat di masyarakat,” kata Leonard.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) itu juga menegaskan, agar roda pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan, Pemerintah Provinsi menerapkan kebijakan penghematan serta penetapan skala prioritas yang jelas.
Pengalokasian anggaran difokuskan pada sektor-sektor wajib dan strategis, seperti pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur vital yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Dengan pengelolaan yang terarah dan kolaborasi, Pemprov Kalteng ingin menjaga kualitas layanan publik di tengah keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Dijelaskan, penurunan APBD memberikan pengaruh terhadap tiga aspek utama. Salah satunya adalah perlunya penyesuaian program pembangunan dengan mengedepankan prioritas yang telah melalui pertimbangan matang.
“Otomatis belanja rutin dan nonprioritas dikurangi, kemudian berfokus pada pelayanan publik dan proyek strategis,” jelasnya.
Arah pembangunan Kalimantan Tengah pada 2026 dipusatkan pada tiga sektor utama, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur strategis. Sementara itu, pengeluaran yang tidak bersifat mendesak ditekan seminimal mungkin.
“Kami juga berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD) dan peran badan usaha milik daerah (BUMD),” ujar mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) itu.
Terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H Edy Pratowo menyampaikan, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah antisipatif sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam menghadapi penurunan APBD tahun anggaran 2026.
“Pertama, kita melakukan efisiensi anggaran pada pos perjalanan dinas, rapat-rapat, serta pemeliharaan maupun perawatan sarana dan prasarana kantor,” kata Edy.
Pihaknya juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat kecil, di antaranya melalui pajak alat berat, pajak restoran dan pajak air tanah.
“Sektor swasta harus dihidupkan melalui kemudahan berusaha dan kinerja BUMD harus didorong, sehingga keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga,” ujarnya.
Edy juga menekankan pentingnya optimalisasi program-program prioritas pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.
Menurutnya, sinergi dengan kebijakan nasional menjadi faktor penting dalam memperkuat pembangunan daerah.
“Kami juga mendorong peningkatan PAD dengan inovasi dan terobosan kreatif. Selain itu, percepatan penyerapan anggaran harus benar-benar diperhatikan, karena belanja pemerintah sangat penting untuk menggerakkan perekonomian daerah,” demikian Edy. (hns1/red)
