Bupati Saiful Pimpin RUPS Luar Biasa PT KMP
KASONGAN,humanusantara – Bupati Katingan, Kalimantan Tengah Saiful didampingi Wakil Bupati Firdaus, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Katingan Mandiri Persada (KMP) Tahun 2025 yang berlangsung di ruang rapat Bupati Katingan, Senin (3/11/2025).
Kegiatan tersebut turut dihadiri pejabat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan, para komisaris, direktur, serta notaris yang terlibat dalam proses administrasi dan legalitas perusahaan.
Kehadiran para pihak tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola dan arah kebijakan PT KMP sebagai salah satu perusahaan daerah yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal.
Dalam arahannya, Bupati Katingan Saiful menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kontribusi seluruh pihak yang telah mendukung berdirinya PT KMP.
Menurutnya, perusahaan tersebut merupakan wujud dari semangat kemandirian daerah yang lahir dari kerja sama dan kesungguhan semua pihak.
“Kita patut bersyukur atas berdirinya PT. Katingan Mandiri Persada yang merupakan hasil kerja dan niat baik kita bersama. Kontribusi ini hendaknya menjadi bahan motivasi bagi pengurus ke depan yang akan diberikan kepercayaan untuk mengelola perusahaan daerah ini,” kata Saiful, saat memimpin rapat tersebut.
Ia berharap, melalui RUPS Luar Biasa itu akan terpilih pengurus baru yang memiliki semangat tinggi, profesional, dan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.
“Kita berharap nantinya terpilih pengurus-pengurus yang lebih bersemangat, memiliki komitmen, serta mampu membawa perusahaan ini ke arah yang lebih baik demi kemajuan Kabupaten Katingan,” tambahnya.
RUPS Luar Biasa tersebut juga membahas sejumlah agenda penting, termasuk evaluasi kinerja pengurus sebelumnya, penyempurnaan struktur organisasi, serta penetapan kebijakan strategis perusahaan untuk tahun mendatang.
Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan, PT KMP diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat. (hns1/red)
