BUMD Harus Jadi Mesin Penggerak Ekonomi Daerah
PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Jajaran DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bukan sekadar menjadi pelengkap struktur pemerintahan, tetapi harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
“Di tengah kebutuhan daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal, BUMD dituntut mampu menjadi mesin penggerak ekonomi sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Anggota DPRD Kalteng Hero Harapanno Mandouw, Rabu (29/7/2026).
Dikatakan, peran BUMD akan semakin penting di tengah tantangan keuangan daerah yang semakin dinamis. Potensi sumber daya alam dan peluang usaha di Kalteng sangat besar untuk dikembangkan melalui perusahaan milik daerah, asalkan dikelola dengan pendekatan bisnis yang sehat.
“Potensi besar tersebut belum sepenuhnya terwujud jika tidak diimbangi dengan manajemen yang baik dan pola kerja yang profesional. Sudah saatnya pengelolaan BUMD meninggalkan pola kerja yang bersifat administratif dan berorientasi pada rutinitas,” ujarnya.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalteng, bidang ekonomi dan sumber daya alam itu mengatakan, sebagai entitas bisnis, BUMD harus mampu membaca peluang pasar, menyusun strategi usaha yang tepat, serta mengelola setiap lini perusahaan secara profesional agar mampu menghasilkan keuntungan.
Ia juga menegaskan, tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel akan menjadi fondasi utama agar BUMD dapat berkembang.
“Kepercayaan publik maupun pemerintah sebagai pemegang saham hanya akan terbangun apabila setiap proses pengelolaan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan itu juga mengatakan, pengembangan BUMD juga harus diirungi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Manajemen dan seluruh pegawai BUMD harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang usahanya, sehingga mampu menghadapi tantangan dunia bisnis yang terus berkembang.
“Penerapan standar operasional yang jelas serta budaya kerja yang profesional akan membuat perusahaan daerah lebih adaptif dalam menangkap peluang investasi maupun mengembangkan unit usaha yang telah dimiliki,” pungkas politisi Partai Demokrat itu. (hns1/red)
