Komisi IV DPRD Kalteng Minta Infrastruktur Jalan Nasional Dievaluasi Total
PALANGKA RAYA,humanusantara.com –Ambruknya box culvert atau gorong-gorong kotak di kilomter 11 ruas Jalan Trans Kalimantan, jalur Kasongan-Kereng Pangi, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah (Kalteng), Minggu (5/7/2026), mendapat perhatian serius dari jajaran Komisi IV DPRD Kalteng.
Dengan kejadian itu, Komisi IV DPRD Kalteng, membidangi infrastruktur dan prasarana mendorong, evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur jalan nasional, yang ada di Bumi Tambun Bungai.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng Abdul Hafid mendesak, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Kementerian PUPR, agar segera memeriksa kondisi seluruh jembatan dan box culvert untuk mencegah kejadian serupa terulang.
“Insiden yang sempat memutus akses lalu lintas itu tidak boleh dipandang sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Ini jalur vital Trans Kalimantan. BPJN perlu melakukan investigasi dan inventarisasi terhadap jembatan maupun box culvert yang rentan, agar kejadian seperti ini tidak terulang,” kata Hafid, Jumat (10/7/2026).
Ia menilai, pemerintah perlu memiliki basis data mengenai usia, kondisi, dan tingkat kelayakan setiap jembatan serta box culvert di ruas jalan nasional.
Infrastruktur yang berada di kawasan rawan erosi, terutama di sekitar bantaran sungai, menurut dia, memerlukan perhatian lebih. Ia juga menyoroti kebijakan rehabilitasi infrastruktur yang dinilainya belum sepenuhnya berbasis kondisi di lapangan.
“Masih terlihat jembatan yang sebenarnya layak justru dibongkar atau direnovasi. Seharusnya ada data kualitas yang menjadi dasar penentuan prioritas perbaikan,” ujar politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Hafid yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kotawaringin Timur itu juga meminta, adanya pengawasan berkala pada kualitas pekerjaan pada box culvert yang baru dibangun maupun diperbaiki. Pengawasan diperlukan untuk memastikan konstruksi mampu bertahan sesuai umur rencana.
Persoalan lain yang ia sorot adalah lalu lintas kendaraan bermuatan berat. Menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) II, meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan itu, pengawasan terhadap angkutan Over Dimension Over Loading (ODOL) masih belum berjalan optimal.
“Penindakan terhadap ODOL belum maksimal. Harus dilakukan secara tegas, berkelanjutan, dan terukur,” tegas mantan Ketua Karang Taruna Kalteng itu.
Pria yang berlatar belakang jurnalis itu juga menilai, kapasitas jalan dan jembatan di Kalteng sudah tidak lagi sebanding dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi, terutama meningkatnya distribusi hasil sumber daya alam yang menggunakan jalur Trans Kalimantan.
Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah mulai merancang peningkatan kelas jalan sekaligus menyiapkan jalur alternatif. Langkah tersebut dinilai penting, agar aktivitas transportasi tidak lumpuh ketika terjadi kerusakan pada salah satu titik.
“Trans Kalimantan merupakan jalur utama. Ke depan perlu dipersiapkan ruas jalan baru, sehingga ketika terjadi gangguan, mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tetap berjalan. Banyak jembatan di Kalteng telah berusia puluhan tahun sehingga perlu dievaluasi kembali berdasarkan beban lalu lintas dan perkembangan ekonomi saat ini,” harapnya. (hns1/red)
