PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Jajaran DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti pemadaman listrik berkepanjangan yang terus berulang di sejumlah wilayah di Bumi Tambun Bungai. Pasalnya, pemadaman yang dilakukan dinilai sudah mengganggu kenyamanan warga.
Pemadaman bergilir tersebut mulai berdampak pada aktivitas ekonomi, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan sektor peternakan yang sangat bergantung pada pasokan listrik.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng Bambang Irawan, gangguan teknis pada mesin pembangkit memang sebuah kewajaran operasional.
“Namun, sebagai penyelenggara layanan kelistrikan negara, PLN seharusnya memiliki langkah antisipasi terukur, agar pasokan daya dapat segera dipulihkan tanpa mengorbankan pelanggan,” kata Bambang kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Dikatakan, kerusakan memang mungkin saja terjadi, tapi apakah antisipasinya hanya dengan membiarkan pemadaman berlarut-larut. Menurutnya, rentetan keluhan masyarakat terkait dampak pemadaman sejatinya telah disuarakan sejak dua bulan terakhir.
“Kondisi krisis daya ini sudah sangat memukul para pelaku UMKM, tak terkecuali sektor usaha peternakan yang operasionalnya amat bergantung pada ketersediaan aliran listrik,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mengatakan, manajemen PLN mutlak harus menyiagakan peralatan cadangan serta merancang skema penanganan gangguan yang terstruktur.
Dengan begitu, apabila sewaktu-waktu terjadi kerusakan fatal pada pembangkit, proses perbaikan maupun penggantian komponen dapat dieksekusi dengan sigap.
“Seharusnya mereka sudah mengantisipasi hal ini sejak jauh hari. Bahkan, ketersediaan boiler cadangan maupun peralatan penunjang teknis lainnya menurut saya sudah harus selalu disiagakan,” tegasnya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau itu juga mengatakan, listrik saat ini telah menjadi kebutuhan primer hajat hidup orang banyak. Oleh sebab itu, kualitas pelayanan PLN harus sepadan dengan kedisiplinan masyarakat sebagai pelanggan yang selalu dituntut melunasi tagihan tepat waktu.
“Masyarakat kalau telat bayar listrik, meterannya langsung dicabut atau diputus. Jadi, harus ada keseimbangan antara kewajiban yang dituntut dari masyarakat dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh PLN,” harapnya. (hns1/red)