PALANGKA RAYA,humanusantara.com – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mengoptimalkan penerimaan Pajak Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui sinkronisasi data dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Langkah tersebut dinilai penting untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencegah potensi kebocoran penerimaan pajak.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng Ampera AY Mebas mengatakan, pemerintah daerah tidak seharusnya bergantung pada data PT Pertamina dalam menghitung potensi penerimaan pajak BBM.
“Terkait pajak BBM, Pemprov Kalteng harus punya strategi agar hasilnya benar-benar maksimal. Artinya, jangan hanya mengandalkan data tunggal dari Pertamina, tetapi juga melakukan silang data dengan BPH Migas,” kata Ampera, Senin (10/8/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, pemanfaatan berbagai sumber data sangat penting, karena penyedia dan penyalur BBM di lapangan tidak hanya Pertamina.
Banyak perusahaan swasta yang turut memasok kebutuhan bahan bakar bagi industri maupun masyarakat, sehingga potensi pajaknya harus dihitung secara komprehensif.
“Semua kuota dan penyaluran itu pasti ada datanya. Karena sumber BBM ini beragam, pajak dari sektor BBM dan gas harus digarap secara maksimal agar tidak ada yang bocor,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) IV, meliputi Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Timur dan Barito Selatan itu.
Mantan Bupati Barito Timur periode 2013-2018 dan 2018-2023 juga menilai, penguatan basis data menjadi fondasi utama agar tidak ada potensi pendapatan yang terlewat. Terlebih, Pemprov Kalteng dituntut terus menggali berbagai sumber penerimaan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Selain pajak BBM, masih banyak sektor lain yang masih berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, dividen dari kekayaan daerah, hingga Dana Bagi Hasil (DBH),” demikian Ampera. (hns1/red)