PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Agustiar Sabran meminta mahasiswa Universitas Palangka Raya (UPR) yang akan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode I Tahun 2025 untuk ikut aktif menyosialisasikan program-program strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Permintaan tersebut disampaikan, saat Agustiar memberikan pembekalan dan secara resmi melepas 2.325 mahasiswa di Bundaran Besar Palangka Raya, Minggu (6/7/2025) pagi.
“Kalian ini adalah agen perubahan yang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Manfaatkan kesempatan KKN ini untuk ikut menyampaikan program-program strategis Pemprov Kalteng di desa-desa,” kata Agustiar.
Ia menekankan, mahasiswa dapat membantu menyampaikan pesan-pesan penting terkait pencegahan stunting, penanggulangan pernikahan anak, ketahanan pangan nasional, hingga penguatan koperasi merah putih.
Dalam arahannya, ia juga memperkenalkan Program Kartu Huma Betang Sejahtera, yang memuat delapan program prioritas, seperti sekolah dan kuliah gratis, berobat cukup dengan KTP, bantuan sosial, hingga pasar murah. Beberapa program sudah mulai berjalan sejak 2025, dan akan dilaksanakan penuh pada 2026 mendatang.
“Pemerintah hadir bukan hanya di kota. Kita ingin seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di pedalaman, bisa merasakan manfaat pembangunan. Di sinilah peran mahasiswa KKN menjadi penting,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan, Agustiar juga menyerahkan bantuan berupa uang dan paket sembako kepada para peserta KKN.
Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Leonard S Ampung mengatakan, kehadiran mahasiswa KKN sangat penting sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat akar rumput.
“Pak Gubernur menyampaikan papeteh atau pesan khusus dalam bahasa Dayak. Beliau menitipkan harapan besar kepada adik-adik mahasiswa. Kalian adalah calon pemimpin yang akan membawa Kalteng menuju Indonesia Emas 2045,” tutur Leonard.
Ia menambahkan, Kalteng memiliki potensi sumber daya alam luar biasa, namun dengan jumlah penduduk relatif sedikit. Karena itu, pembangunan berbasis desa dan zonasi wilayah (barat, tengah, timur) menjadi fokus dalam RPJMD. (hns2/red)