DPRD Dorong Penguatan Tim Perkuat Optimalisasi Pajak Alat Berat
PALANGKA RAYA,humanusantara – Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, yang membidangi pemerintahan, hukum dan keuangan mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat tim, untuk optimalisasi pemungutan pajak alat berat.
Pasalnya, penurunan drastis Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat diprediksi akan berdampak pada proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah tahun 2026.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah Purdiono, saat dihubungi awak redaksi humanusantara.com melalui telepon selulernya, Minggu (5/10/2025).
Menurutnya, kondisi penurunan nilai transfer TKD dari pemerintah pusat memaksa pemerintah daerah untuk lebih mandiri secara fiskal, terutama dengan mengoptimalkan potensi pajak daerah melalui pajak alat berat.
“Beban pajak alat berat tidak boleh hanya dipikul oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Semua dinas seperti Dinas terkait membawahi Perkebunan, ESDM, Pertanian, PUPR, hingga Perhutanan harus berperan aktif dalam pengelolaan potensi pajak tersebut,” kata Purdiono.
Dikatakan, pajak alat berat ini jangan hanya dibebankan ke Bapenda Kalteng saja. Semua dinas terkait harus berkoordinasi, yang membawahi alat berat di sektor masing-masing. Jangan sampai alat berat bekerja di sini, tapi pajaknya keluar daerah.
“Sebelum alat berat digunakan, harus ada regulasi yang jelas. Ini agar tidak terjadi pungutan liar dan pendapatan daerah dapat teroptimalkan secara maksimal,” ujarnya.
Fenomena pajak alat berat memang unik. Sebelumnya, sumber pendapatan dari alat berat dipungut oleh provinsi, namun sempat mendapat gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah melalui proses hukum, kewenangan pemungutan pajak tersebut akhirnya dikembalikan ke provinsi.
“Regulasi ini perlu disosialisasikan ulang dan ditegaskan agar semua pihak paham dan mendukung,” tegasnya.
Politisi dari Partai Golkar itu juga berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah bersama jajaran terkait dapat melihat persoalan ini secara komprehensif.
Menurutnya, penurunan APBD akibat berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus diantisipasi dengan langkah konkret.
“Kalau PAD turun, otomatis APBD juga ikut turun. Ini jelas menjadi masalah bagi kelangsungan pembangunan daerah,” demikian Purdiono. (hns1/red)
