Serapan Anggaran Infrastruktur Kalteng Rendah Disorot
PALANGKA RAYA,humanusantara – Jajaran DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), menyoroti rendahnya serapan anggaran infrastruktur. Pasalnya, pembangunan infrastruktur di Bumi Tambun Bungai sangat diperlukan dalam rangka membuka keterisolasian.
Sorotan itu disampaikan Fraksi Partai Golkar DPRD Kalteng, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi pada rapat Paripurna DPRD Kalteng beberapa waktu lalu.
Mereka menyoroti lambannya realisasi anggaran infrastruktur daerah sepanjang semester pertama tahun anggaran 2025.
“Serapan anggaran yang rendah berpotensi menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah,” kata Anggota Fraksi Partai Golkar Hj Noor Fazariah Kamayanti.
“Angka ini jelas menunjukkan belum optimalnya kinerja serapan anggaran, terutama pada pembangunan jalan, jaringan dan irigasi yang seharusnya menjadi prioritas utama daerah,” tegasnya.
Diungkapkan, dari data yang disampaikan, hingga pertengahan tahun ini, serapan anggaran sektor infrastruktur baru menyentuh angka 19 persen. Sementara itu, realisasi belanja modal tercatat lebih rendah lagi, hanya 2,81 persen.
Menurut Noor, kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan karena keterlambatan pembangunan infrastruktur dapat berimbas langsung pada berbagai sektor.
“Tanpa percepatan pembangunan infrastruktur, target pertumbuhan ekonomi daerah akan sulit dicapai,” ujarnya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) itu juga mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, untuk segera mengambil langkah konkret dalam mempercepat realisasi anggaran, serta memastikan perencanaan program pembangunan dilakukan secara matang dan efisien.
“Belanja pembangunan harus dipastikan berjalan tepat waktu, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” harapnya.
Tak hanya itu, Fraksi Golkar juga menyoroti perlunya optimalisasi pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Mereka meminta agar dana tersebut diarahkan pada program-program yang produktif dan memberikan nilai tambah nyata bagi masyarakat.
“Anggaran jangan hanya tersimpan di kas daerah. Harus dipastikan bergerak untuk pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” demikian Noor. (hns1/red)
