Masyarakat Desa Netampin Usulkan Pembangunan Jalan Usaha Tani
PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Masyarakat Desa Netampin, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kalimantan Tengah (Kalteng), mengusulkan kepada pemerintah untuk membangun jalan usaha tani di desa mereka.
Aspirasi tersebut disampaikan masyarakat desa Netampin kepada Anggota DPRD Kalteng Purdiono, saat melaksanakan reses perorangan ke desa tersebut beberapa waktu lalu.
Menurut Purdiono, dalam reses perorangan ke daerah pemilihan (Dapil) IV, meliputi Kabupaten Bartim, Murung Raya (Mura), Barito Utara (Barut) dan Barito Selatan (Barsel), ia mengunjungi desa Netampin.
Dalam pertemuan dengan masyarakat di desa tersebut, aspirasi yang disampaikan banyak berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan usaha tani.
“Mereka mengusulkan agar ada pembangunan jalan usaha tani di desa mereka,” kata Purdiono kepada media ini, Selasa (22/7/2025).
Politisi Partai Golkar itu juga mengatakan, para petani di desa itu juga meminta dukungan alat mesin pertanian (Alsintan) serta perbaikan saluran tersier sebagai jalur utama pengairan ke lahan petani.
“Selama ini saluran tersier untuk mendukung pengembangan pertanian di desa selalu di keluhkan masyarakat, karena belum semua terkoneksi semua ke lahan para petani,” ujarnya.
Selain masalah pertanian, aspirasi lain juga yang diusulkan berkaitan dengan kebutuhan dasar desa dan dukungan terhadap pengembangan ekonomi lokal.
Hal itu menjadi perhatian tersendiri dari Purdiono. Ia menegaskan komitmennya untuk menyampaikan dan mengawal semua masukan warga agar menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng.
“Peningkatan infrastruktur dan kualitas pertanian sangat penting untuk kesejahteraan petani. Kami akan berupaya agar anggaran untuk sektor pertanian dapat dialokasikan lebih besar lagi,” tegas Anggota Komisi I DPRD Kalteng, yang membidangi pemerintahan, hukum dan keuangan tersebut.
Ia menilai dengan adanya reses tersebut, ia bisa mendengarkan langsung aspirasi masyarakat di daerah, yang merupakan bagian penting dari fungsi representasi anggota legislatif, sekaligus upaya pengawasan terhadap program-program pembangunan. (hns1/red)
