Wujudkan Pemerataan Pendidikan, DPRD Dorong Penguatan Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Beberapa waktu lalu, jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Di mana salah satu tujuannya mengharapkan adanya penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan.
“Kita dari DPRD berkomitmen dalam upaya meningkatkan layanan dan kualitas pendidikan di Bumi Tambun Bungai. Untuk itu dalam kunjungan kerja kita beberapa waktu lalu, kita mengharapkan adanya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Wakil Ketua I DPRD Kalteng Riska Agustin, Senin (3/8/2026).
Dalam kunjungan itu kata dia, pihaknya membawa berbagai aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tantangan dunia pendidikan, mulai dari pemerataan akses belajar, kualitas tenaga pendidik, hingga peluang sinergi program antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Ia mengatakan, kunjungan tersebut juga bukan sekadar agenda koordinasi, tetapi menjadi kesempatan strategis untuk memastikan kebutuhan pendidikan di daerah, agar mendapat perhatian pemerintah pusat, khususnya bagi jenjang SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng.
“Masih banyak persoalan pendidikan yang memerlukan dukungan lintas pemerintah, agar dapat diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan. Karena itu, DPRD Kalteng memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan langsung berbagai aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Srikandi Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengatajan, kunjungan kerja tersebut juga menjadi wadah penting untuk menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat terkait sistem pendidikan saat ini. Mulai dari kurikulum yang adaptif, tantangan guru di daerah, hingga akses pendidikan yang lebih merata. Semua kami sampaikan demi menghadirkan sistem pendidikan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga berkeadilan bagi seluruh anak bangsa.
Ia menjelaskan, tantangan pendidikan di Kalteng memiliki karakteristik yang berbeda dibanding banyak daerah lain di Indonesia.
Karena luas wilayah yang mencapai sekitar satu setengah kali Pulau Jawa, menyebabkan masih terdapat daerah-daerah yang sulit dijangkau, sehingga pemerataan layanan pendidikan menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
“Kondisi geografis tersebut berdampak terhadap distribusi tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, hingga pelaksanaan berbagai program peningkatan mutu sekolah. Oleh sebab itu, kebijakan nasional perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) III, meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau, dak Kabupaten Sukamara itu juga menilai, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi harus terus diperkuat, sehingga berbagai program pendidikan dapat saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan sinergi yang baik, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pelaksanaan program sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Khususnya pada jenjang SMA, SMK, dan SLB yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi, kami ingin berkonsultasi apabila nantinya ada program-program dari kementerian yang dapat dikerjasamakan dan disinergikan dengan pemerintah provinsi agar manfaatnya semakin luas,” terangnya.
Dikatakan, selain membahas penguatan program pendidikan, pihaknya juga berharap, kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah tidak berdampak terhadap keberlangsungan program-program pendidikan di daerah.
Lebih lanjut dikatakan, investasi di bidang pendidikan merupakan fondasi penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
“Kami mengharapkan dukungan pemerintah pusat tetap diberikan melalui berbagai program strategis yang dapat dilaksanakan bersama pemerintah provinsi,” pungkasnya. (hns1/red)
