Pemprov Diminta Susun PAD yang Realistis, Pipit: Prioritaskan Pelayanan Dasar Masyarakat
PALANGKA RAYA,humanusantara – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Tengah memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi penting terhadap arah kebijakan keuangan daerah pada tahun anggaran 2026 mendatang.
Juru bicara Fraksi PKB Pipit Setyorini menegaskan perlunya penyusunan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis dan hati-hati, demi menjaga keseimbangan fiskal daerah di masa mendatang.
“Fraksi PKB meminta agar proyeksi PAD disusun lebih realistis dan konservatif, menghindari overestimasi yang berisiko menyebabkan pembiayaan defisit yang tinggi,” ujar Pipit, dalam penyampaian pandangan fraksi pada Rapat Paripurna beberapa waktu lalu.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan II, meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan itu menjelaskan, Fraksi PKB mendorong agar Pemerintah Provinsi memperkuat langkah optimalisasi pada sektor-sektor potensial, seperti penerimaan pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset daerah.
Hal itu dinilai penting untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap pembangunan daerah.
“Kami mengusulkan agar pemerintah memperkuat upaya optimalisasi sektor potensial, seperti pajak daerah dan retribusi, agar kontribusi PAD bisa meningkat,” ujarnya.
Selain sisi pendapatan, Sekretaris Komisi I itu juga menyoroti prioritas belanja daerah. Ia menyebut, anggaran harus diarahkan terutama untuk pelayanan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur pedesaan, air bersih, sanitasi, serta program pengentasan kemiskinan.
“Kami berharap agar belanja tidak langsung yang berkaitan dengan birokrasi ditinjau efisiensinya, agar rasio antara belanja langsung dan tidak langsung lebih seimbang,” harapnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan supaya efektivitas anggaran meningkat.
“Fraksi PKB berharap agar ada sinkronisasi dengan program nasional dan provinsi, supaya tidak tumpang tindih dan efektivitas anggaran bisa lebih tinggi,” tukasnya.
Pihaknya dari Fraksi PKB juga mengingatkan pentingnya aspek keberlanjutan (sustainability) dan kesinambungan program, agar pelaksanaan pembangunan tidak terhenti di tengah jalan akibat keterbatasan anggaran tahun berikutnya.
Pengawasan juga menjadi sorotan. Pipit menegaskan perlunya memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal, termasuk keterbukaan data publik, monitoring realisasi, serta pelaporan berkala.
“Kami menekankan komitmen Fraksi PKB untuk ikut mengawasi tahap pelaksanaan anggaran, agar seluruh program benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan dan membawa manfaat nyata bagi rakyat Kalimantan Tengah,” demikian Pipit. (hns1/red)
