Program Bantuan Desa Harus Sesuaikan dengan Kondisi Keuangan Daerah
PALANGKA RAYA,humanusantara – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah Yohannes Freddy Ering mendukung penuh program Gubernur yang menyiapkan dana Rp100 juta hingga Rp250 juta per desa.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan memperkuat pembangunan yang berbasis aspirasi masyarakat desa.
Dana tersebut rencananya mulai direalisasikan pada 2026 mendatang, melalui program pembangunan. Namun, ia menegaskan pelaksanaannya harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030 sangat baik. Hanya saja, pelaksanaannya tentu harus menyesuaikan kondisi keuangan daerah,” kata Freddy kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Dikatakan, jika ada penyesuaian dalam pelaksanaan, hal itu hanya bersifat teknis dan tidak mengubah arah kebijakan yang telah ditetapkan.
“Kalau ada penyesuaian, sifatnya teknis saja. Secara substansi, visi dan misi pemerintah daerah tetap bisa direalisasikan,” kata politisi senior PDI Perjuangan itu.
Menyinggung APBD Kalteng tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp7 triliun, ia menekankan pentingnya efisiensi dan rasionalisasi anggaran, terutama untuk belanja modal dan belanja langsung.
“Kondisi keuangan harus dikelola secara rasional. Belanja-belanja tertentu perlu diperketat agar anggaran digunakan secara efektif,” demikian Freddy. (hns1/red)
