“2 BUMD Kalteng Hidup Segan Mati Tak Mau”, Muhajirin: Harus Segera Dilakukan Evaluasi
PALANGKA RAYA,humanusantara – Hingga kini, dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah, dinilai masih belum mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
Padahal kedua BUMD tersebut, sudah berumur cukup lama, namun hingga kini perkembangannya masih belum jelas, bahkan belum mampu berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui deviden yang dihasilkan.
Oleh sebab itu, Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah H Muhajirin meminta, agar Pemprov Kalteng segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dua BUMD, PT Jamkrida Kalteng dan PT Banama Tingang Makmur (BTM).
“Karena kedua BUMD ini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD,” kata Muhajirin.
Permintaan evaluasi tersebut disampaikan DPRD, usai pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang menyebabkan struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2026.
“Dua lembaga BUMD ini, mohon maaf, seperti hidup segan mati tak mau. Disubsidi habis-habisan, tapi hasilnya tidak terlihat, kontribusinya terhadap PAD pun belum jelas,” tegasnya.
Politisi Partai Demokrat itu juga mengatakan, selama ini hanya PT Bank Kalteng yang memberikan kontribusi nyata pada PAD. Sedangkan PT Jamkrida dan PT BTM lebih banyak mengandalkan penyertaan modal dari pemerintah daerah.
“Penyertaan modal itu paling-paling hanya cukup untuk membayar gaji pegawai dan biaya operasional mereka saja, belum mampu menghasilkan deviden yang bisa menopang APBD kita,” ujarnya.
Anggota DPRD Kalimantan Tengah dua periode mengharapkan, seluruh lembaga daerah harus mampu menjadi sumber pendapatan, bukan justru menambah beban keuangan daerah.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau itu juga menyarankan, pengelolaan perhotelan (Hotel Dandang Tingang), dibawah naungan PT BTM diserahkan kepada pihak swasta untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaannya, sehingga mampu bergerak maju dan meningkatkan keuntungan.
“Perusahaan daerah seharusnya fokus pada sektor yang benar-benar bisa menghasilkan uang, misalnya pabrik mini pengolahan Crude Palam Oil (CPO) dan beberapa bidang usaha lainnya,” demikian saran mantan Wakil Bupati Kapuas itu. (hns1/red)
