Pajak Alat Berat Harus Jadi Sumber PAD yang Dikelola Serius

PALANGKA RAYA, humanusantara.com – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Purdiono berharap, sektor pajak alat berat harus dikelola secara serius agar bisa menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, pengelolaan pajak alat berat tidak bisa hanya dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Dinas teknis terkait, seperti Perkebunan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kehutanan, serta Pekerjaan Umum, harus dilibatkan secara terpadu.

“Kalau dikelola dengan sistem yang kuat dan melibatkan semua instansi, pajak alat berat bisa jadi andalan PAD kita,” ujar Purdiono, Jumat (3/10/2025).

Ia menekankan pentingnya regulasi yang jelas sebelum izin penggunaan alat berat diberikan, sehingga semua pihak memahami kewajiban masing-masing. Tanpa aturan yang matang, risiko penyimpangan dan pungutan liar bisa meningkat.

Purdiono juga mengingatkan bahwa pajak alat berat bukan hal baru. Pajak ini sempat menjadi sumber PAD provinsi, tetapi kemudian dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dulu pajak alat berat ini sudah pernah jadi sumber PAD, tapi akhirnya dibatalkan MK. Sekarang kita perlu regulasi baru yang lebih kuat dan terintegrasi,” jelasnya.

Dengan pengelolaan yang tepat, Purdiono yakin pajak alat berat dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah tanpa menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Regulasi harus dirancang sejak awal sebelum mereka bekerja, agar semua pihak punya pedoman yang sama,” tutupnya. (hns2/red)