Penambang Puya Mengadu ke DPRD Kalteng
PALANGKA RAYA,humanusantara.com –Kehidupan ribuan warga yang menggantungkan hidup dari menambang puya, material sisa tambang emas yang masih bernilai ekonomis terancam terhenti, sejak penutupan sejumlah pabrik pengolahan zirkon di beberapa daerah Gunung Mas (Gumas), Palangka Raya dan Kapuas.
Karena tidak tahan dengan kondisi tersebut, puluhan perwakilan warga pencari puya mendatangi gedung DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Selasa (26/8/2025), untuk menyampaikan keresahan dan meminta kepastian dari para wakil rakyat.
“Penutupan perusahaan zirkon ini, jadi keuangan kita sulit,” kata Keli (35), salah seorang warga yang ikut menyuarakan aspirasi ke gedung dewan.
Diungkapkan, selama hampir dua bulan terakhir, mereka kehilangan penghasilan. Kondisi itu diperparah dengan kebutuhan rumah tangga yang yang semakin sulit.
“Istri mau melahirkan, mertua masuk rumah sakit, jadi kami tidak punya biaya,” keluhnya.
Ia bersama warga lainnya berharap DPRD Kalteng bisa membantu mencarikan jalan keluar agar pabrik-pabrik kembali bisa beroperasi.
“Kita minta solusinya gimana supaya masyarakat semua enak. Supaya perusahaan cepat dibuka. Kami tidak ada permintaan banyak,” harapnya.
Aspirasi warga itu disambut langsung Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng Bambang Irawan. Ia mengakui dampak penutupan pabrik zirkon sangat besar terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.
“Yang mereka harapkan untuk menopang ekonomi mereka ya dari pekerjaan mereka mengumpulkan puya ini. Saat mereka mau jual hasil puya, banyak perusahaan sudah tutup. Dan ini sangat berdampak pada perekonomian masyarakat,” kata Bambang.
Ia mengaku belum mengetahui secara pasti apa penyebab penutupan pabrik-pabrik tersebut. Apakah karena persoalan izin atau imbas dari penyidikan tambang ilegal.
“Mungkin ini yang akan kita cari tahu penyebabnya, apakah ditutup atau izinnya dicabut,” ujarnya.
Disinggung mengenai kemungkinan keterkaitan dengan penyelidikan Mabes Polri terhadap aktivitas tambang zirkon ilegal di Kalteng, Bambang belum bisa memastikan.
Namun ia menegaskan pentingnya menyikapi persoalan tersebut secara serius karena menyangkut hajat hidup masyarakat banyak.
“Yang jelas kondisi ini mengancam stabilitas ekonomi masyarakat pencari puya karena tidak punya penghasilan, serta tidak bisa memberikan nafkah ke keluarga. Nah itu akan berdampak sangat tidak bagus dan akan terjadi banyak hal yang tidak diinginkan,” tukasnya.
Sebagai langkah awal, DPRD Kalteng berjanji akan menindaklanjuti keluhan masyarakat dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
“Kita akan konsultasi bersama Ketua DPRD, apa yang bisa kita lakukan dan kita akan menggali informasi tentang penutupan pabrik ini,” demikian Bambang. (hns1/red)
