Mendagri: BUMD Berperan Strategis Perkuat PAD dan Perekonomian Daerah
JAKARTA,humanusantara.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan peran penting Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, BUMD juga dinilai mampu membuka lapangan kerja, mendorong keterlibatan sektor swasta dan menjadi penyangga di sektor-sektor strategis, termasuk pangan.
Harapan tersebut disampaikan Tito dalam acara Indonesia Best BUMD Awards 2025 di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Rabu (30/7/2025). Acara itu mengangkat tema Resilient Regions, Progressive Nation: Elevating BUMD Excellence Amid Economic Shifts.
“BUMD sangat diharapkan untuk menambah kapasitas pendapatan daerah, supaya belanja daerah tidak defisit. Banyak daerah saat ini realisasi belanjanya lebih tinggi dari pendapatan yang diperoleh,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, secara umum kapasitas fiskal daerah terbagi menjadi tiga kategori: kuat, sedang, dan lemah. Daerah dengan PAD tinggi dibanding dana transfer pusat dikategorikan kuat. Sebaliknya, jika PAD lebih kecil dari dana transfer, daerah masuk kategori lemah.
Dalam konteks tersebut, keberadaan BUMD dinilai penting karena profit dari unit usaha daerah ini berkontribusi langsung terhadap PAD dan perekonomian nasional.
Namun demikian, Tito mengungkapkan, masih banyak BUMD yang belum sehat. Berdasarkan data BPKP Tahun 2024, dari total BUMD di sektor jasa air minum dan aneka usaha, terdapat 346 BUMD yang sehat, 303 kurang sehat, dan 174 tidak sehat.
Ia menilai persoalan utama terletak pada kualitas SDM dan tata kelola yang belum profesional. Oleh sebab itu, kepala daerah didorong menjadi pemimpin yang inovatif, andal, dan memiliki jiwa kewirausahaan untuk membawa BUMD ke arah yang lebih baik.
“Oleh karena itu, pengawasan dan supervisi terhadap BUMD harus lebih kuat,” tegasnya.
Untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan, Kemendagri berencana membentuk Direktorat Jenderal Pembinaan BUMD. Usulan tersebut sudah disampaikan kepada KemenPAN-RB dan Kementerian Sekretariat Negara agar pembinaan tidak lagi hanya setingkat subdirektorat. (ist/hns2/red)
