Target PAD Tak Pernah Tercapai, DPRD Soroti Kinerja OPD Gumas
KUALA KURUN,humanusantara.com – Jajaran DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah (Kalteng), menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pasalnya, realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak pernah tercapai.
Sorotan itu datang dari Anggota DPRD Gumas Rayaniatie Djangkan, saat dibincangi wartawan beberapa waktu lalu.
Ia menyuarakan kekecewaannya terhadap kinerja OPD terkait, menyusul tidak tercapainya target PAD selama tiga tahun terakhir.
Rayaniatie mengungkapkan, selama tiga tahun ini, PAD Kabupaten Gumas tidak pernah tercapai. Menurutnya kendala tersebut harus menjadi perhatian serius, terutama kinerja OPD terkait agar segera dievaluasi.
Ia juga mempertanyakan efektivitas program kerja yang telah dijalankan oleh OPD selama ini. Menurutnya, meskipun evaluasi rutin dilakukan setiap triwulan, hasilnya belum menunjukkan peningkatan signifikan terhadap capaian PAD.
“Untuk sekarang masih belum tahu, intinya masih jauh dari harapan. Ada OPD yang belum memenuhi target, khususnya Dinas Pertanian. Pengelolaan alat berat di dinas ini tidak dijalankan secara maksimal,” kata Rayaniatie.
Tak hanya itu, Srikandi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyoroti sektor perkebunan, khususnya perusahaan besar swasta (PBS) yang belum menuntaskan kewajibannya membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Beberapa PBS yang disebutkannya, seperti PT ATA, PT TPA dan PT ALS.
“Tidak terpenuhinya kewajiban BPHTB ini dikarenakan proses izin Hak Guna Usaha (HGU) dari Kementerian ATR/BPN masih terhambat. Tapi tetap, ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah daerah harus proaktif melakukan pendekatan,” tegasnya.
Rayaniatie juga mengungkapkan, estimasi tunggakan BPHTB yang belum dibayarkan oleh sejumlah PBS tersebut mencapai angka fantastis, sekitar Rp106 miliar.
Angka itu seharusnya bisa menjadi suntikan besar untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mendongkrak pembangunan infrastruktur.
“PAD ini adalah salah satu indikator penting dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi PAD, maka semakin besar pula ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik,” ujarnya.
Melihat kondisi tersebut, ia menilai perlu diambil langkah strategis, termasuk menggelar hearing atau rapat dengar pendapat dengan OPD terkait, untuk mengevaluasi pencapaian target PAD secara menyeluruh.
Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat dan tepat. Ia mendorong agar OPD terkait dapat merealisasikan target PAD yang telah dibebankan.
“Dari beberapa sektor pendapatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Gumas, termasuk yang dikelola oleh OPD, secara umum belum tercapai realisasinya. Ini harus menjadi perhatian serius. Apabila PAD bisa ditingkatkan, maka pembangunan di Kabupaten Gumas akan semakin maju dan merata. Harapan kita semua adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel,” pungkasnya. (hns1/red)
