Neni Ajak Pemuda Gumas Aktif dalam Proses Demokrasi
KUALA KURUN,humanusantara.com – Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi masih menjadi persoalan serius yang menghambat terciptanya kebijakan publik yang berkualitas dan berpihak pada rakyat.
Hal itu menjadi perhatian khusus anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah (Kalteng) Neni Yuliani.
Ia menilai, bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Neni menyatakan, bahwa demokrasi bukan hanya soal memilih wakil rakyat saat pemilu, melainkan juga bagaimana masyarakat terlibat aktif dalam setiap tahap penyusunan hingga evaluasi kebijakan.
“Partisipasi masyarakat adalah roh dari demokrasi. Jika masyarakat pasif, maka sangat sulit bagi kami sebagai wakil rakyat untuk merumuskan kebijakan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan mereka,” kata Neni, Senin (2/6/2025).
Ia menambahkan, kurangnya partisipasi masyarakat juga berimplikasi pada lemahnya fungsi kontrol terhadap pelaksanaan program-program pemerintah.
Akibatnya, tidak sedikit kebijakan yang tidak efektif bahkan tidak menyentuh permasalahan riil di lapangan. Menurutnya, pemuda memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang dapat membawa energi baru dalam mendorong transformasi sosial dan politik.
“Pemuda jangan hanya menjadi penonton dalam proses demokrasi. Mereka harus mengambil peran sebagai penggerak, pengawas, bahkan mitra kritis pemerintah. Saat ini kita butuh pemuda yang berani bersuara, peduli terhadap isu-isu publik, dan mau belajar memahami proses kebijakan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Neni juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya menyalahkan masyarakat atas kurangnya partisipasi, tetapi juga introspeksi terhadap minimnya ruang atau sarana yang memungkinkan masyarakat terlibat.
Ia mendorong agar forum-forum seperti Musrenbang, forum konsultasi publik, dan dialog antar pemangku kepentingan benar-benar dimanfaatkan secara maksimal dan terbuka, tidak hanya sebagai agenda rutin tahunan.
Neni juga mengapresiasi inisiatif kelompok pemuda dan organisasi masyarakat sipil yang mulai aktif menggelar diskusi, pelatihan advokasi, hingga kampanye isu publik melalui media sosial.
“Saya harap ini menjadi gerakan bersama. Pemerintah, DPRD, masyarakat, khususnya pemuda harus bersinergi. Kita tidak bisa menghasilkan kebijakan yang baik jika hanya bekerja sendiri-sendiri,” tutupnya. (hns1/red)
