Koperasi Merah Putih Motor Penggerak Ekonomi Desa
PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Dalam rangka mendukung dan mewujudkan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya poin pembangunan dimulai dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (22/5/2025), menggelar rapat koordinasi (Rakor) penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus peluncuran dan dialog percepatan musyawarah desa/kelurahan, khusus pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih, di aula Jayang Tingang, kantor Gubernur Kalteng, Kamis (22/5/2025).
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peluncuran percepatan musyawarah desa/kelurahan khusus pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih dan penyerahan SK pengesahan pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan di Kalteng secara simbolis.
Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa dalam pertemuan tersebut, ia mengundang seluruh Bupati, Wali Kota, Camat, Kepala Desa, Lurah, Damang, Mantir, Babinsa dan Bhabinkamtibmas se-Kalteng, sebagai bentuk komitmen bersama untuk bersinergi mendukung asta cita Presiden RI Prabowo Subianto.
“Kami berkomitmen penuh untuk menyukseskan berbagai agenda prioritas pembangunan nasional, termasuk program Swasembada Pangan, MBG, dan Sekolah Rakyat. Kami juga menyambut dengan antusias serta mendukung sepenuhnya pembentukan Koperasi Merah Putih, yang kami yakini akan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan kemandirian desa dan kelurahan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” kata Agustiar.
Dikatakan, hingga 21 Mei 2025, progres pembentukan Koperasi Merah Putih di Kalteng terus menunjukkan perkembangan positif. Dari total 1.432 desa dan 144 kelurahan, sebanyak 659 desa/kelurahan telah menerima sosialisasi, 268 telah melaksanakan musyawarah desa/kelurahan khusus serentak, 218 sedang dalam proses di notaris, 68 siap mengikuti demo pendaftaran koperasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan 4 koperasi telah resmi berbadan hukum.
“Kami, seluruh jajaran Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan serta Desa/Kelurahan di Kalteng, menyatakan komitmen penuh untuk mendorong percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah Kalteng. Kami juga berharap adanya pembinaan yang berkelanjutan dari pemerintah pusat guna mendukung kemajuan Koperasi Merah Putih di tingkat desa/kelurahan. Bentuk dukungan tersebut diharapkan mencakup bantuan permodalan, peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengembangan usaha koperasi secara menyeluruh dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menekankan, bahwa koperasi Merah Putih harus berperan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa.
Selain itu, koperasi tersebut juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan adat.
Karena hal itu sejalan dengan mandat Kalteng sebagai Pusat Konservasi Internasional.
“Mengingat masih banyak desa yang berada di dalam kawasan hutan, pengelolaannya ke depan dapat dilakukan melalui skema perhutanan sosial, dengan tetap berkoordinasi dengan kelembagaan Adat Dayak di Kalteng,” harapnya.
Pada kesempatan itu, Agustiar juga meminta dukungan dari pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kemakmuran daerah di Kalteng.
Mantan Anggota DPR RI itru juga mengajukan beberapa usulan untuk dimasukkan ke dalam Program Strategis Nasional (PSN) kepada pemerintah pusat, seperti pembangunan Bendungan Muara Juloi di Kabupaten Murung Raya (Mura), revitalisasi Pelabuhan Batanjung di Kabupaten Kapuas serta pengembangan Kawasan Industri Pantai Lunci di Kabupaten Sukamara.
“Kami meyakini, dengan disetujuinya usulan tersebut, akan menjadi daya dongkrak luar biasa untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata,” harapnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, bahwa program prioritas Presiden Prabowo Subianto adalah ketahanan pangan. Menurut Presiden, pemenuhan kebutuhan makan rakyat merupakan hal yang paling utama, sehingga pemerintah bergerak cepat untuk memastikan, bahwa lebih dari 280 juta rakyat Indonesia terjamin kebutuhan pangannya.
“Tahun lalu, kita mengimpor beras sebanyak 3,8 juta. Namun tahun ini, stok beras di gudang Bulog dan Bappenas telah mencapai jumlah yang sama, 3,8 juta ton. Artinya, hingga tahun depan, kita tidak perlu lagi melakukan impor beras karena dalam waktu enam bulan terakhir, kita telah berhasil mencapai swasembada pangan,” kata Zulkifli.
Lebih lanjut dikatakan, Koperasi Desa Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih dibentuk pemerintah daerah atau pemerintah kota/kelurahan.
“Sesuai instruksi Bapak Presiden, di Kopdeskel Merah Putih harus ada gudang yang dibangun. Jika tidak memungkinkan untuk membangun yang baru, bisa memakai bangunan koperasi yang sudah ada,” jelasnya.
Ia juga berharap, di Kopdeskel Merah Putih ini ke depannya tersedia sembako yang bisa diperoleh dari Bulog.
“Selain itu, harus ada pula pangkalan gas melon serta gudang untuk pupuk, sehingga bisa berfungsi sebagai agen pupuk,” pungkasnya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut, Wakil Gubernur H Edy Pratowo, Anggota DPR RI Muhammad Syauqie, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua TP-PKK Aisyah Thisia Agustiar Sabran, Bupati dan Wali Kota se-Kalteng, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Kalteng, Plt Sekda Leonard S Ampung serta kepala perangkat daerah dan instansi vertikal.
Hadir pula Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan. (mmc-kt/hns1/red)
