Fraksi PDIP Dorong Evaluasi Rekomendasi LKPj
PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Fraksi PDIP DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan, pentingnya evaluasi serius terhadap tindak lanjut rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalteng Tahun 2024, sebelum menyusun langkah baru.
Hal itu disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDIP Y Freddy Ering, dalam rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin (5/5/2025).
Freddy menyatakan, pada prinsipnya Fraksi PDIP sepakat dengan rekomendasi yang disampaikan Panitia Khusus (Pansus) DPRD, baik dalam bidang pemerintahan, politik, hukum, keuangan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan maupun sosial budaya.
Namun, menurutnya, pelaksanaan fungsi pengawasan dewan akan lebih efektif jika dimulai dengan mereview hasil tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.
“Kami berharap ke depan sebelum fokus membahas persoalan-persoalan baru, terlebih dahulu harus ada evaluasi atas pelaksanaan rekomendasi LKPJ tahun lalu. Ini penting untuk memperkuat fungsi check and balance DPRD,” kata Freddy.
Lebih lanjut, Fraksi PDIP menyoroti pelaksanaan program kegiatan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang dinilai kerap tidak dijalankan secara penuh, meski sudah masuk dalam dokumen APBD.
Freddy mengingatkan bahwa pokir merupakan bagian dari aspirasi rakyat yang telah diserap dewan dan telah melalui proses perencanaan yang sah.
“Program kegiatan pokir yang sudah masuk APBD seharusnya dilaksanakan tanpa setengah hati. Pokir ini hasil serapan aspirasi masyarakat yang telah diformulasikan dalam RKPD dan diinput dalam SIPD, sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Menurut Freddy, pelaksanaan pokir DPRD telah memiliki dasar hukum yang kuat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2018, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Ia menambahkan bahwa UU Pemda jelas menegaskan kewajiban DPRD dalam memperjuangkan aspirasi rakyat yang dihimpun melalui reses.
Fraksi PDIP juga mengkritisi perencanaan program kegiatan DPRD yang dinilai masih kurang matang dan minim kreativitas.
Freddy menilai, program yang ada saat ini belum sepenuhnya mencerminkan pengejawantahan fungsi DPRD di bidang pengawasan, legislasi dan anggaran.
“Program kegiatan dewan tampak sekali masih miskin kreativitas. Ini harus menjadi perhatian bersama agar fungsi DPRD benar-benar berjalan optimal,” ujarnya.
Tak hanya itu, Fraksi PDIP meminta agar Sekretariat DPRD (Setwan) memperjelas peran sebagai institusi yang melayani kepentingan dewan, bukan berorientasi pada proyek semata.
Freddy menegaskan pentingnya perubahan pola pikir Setwan dalam mendukung tugas-tugas kedewanan.
“Pola pikir melayani ini yang saat ini masih tipis, bahkan cenderung diabaikan. Setwan harus kembali kepada fungsi dasarnya sebagai pelayan kepentingan dewan,” harapnya.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi PDIP berharap ke depan pelaksanaan rekomendasi LKPJ, Pokir DPRD, serta program kegiatan dewan dapat berjalan lebih baik.
“Selaras dengan semangat membangun Kalteng yang lebih maju dan berkeadilan,” pungkasnya. (hns1/red)
