Penempatan Nakes di Gumas Harus Merata
PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Masalah ketimpangan dalam penempatan tenaga kesehatan (Nakes) di Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah (Kalteng), mendapat sorotan dari Ketua DPRD Gumas Binartha.
Kepada wartawan beberapa waktu lalu, Binartha mengatakan, bahwa belum meratanya keberadaan nakes di wilayah itu menjadi salah satu faktor utama rendahnya tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di sejumlah wilayah.
Ia mengaku prihatin, terhadap kondisi layanan kesehatan primer yang sulit diakses oleh masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil.
Selain keterbatasan jumlah, ia juga menyoroti fenomena tenaga kesehatan yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
“Masih banyak ditemukan nakes yang tidak berada di tempat tugas. Ini sangat menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis dasar,” kata Binartha.
Politisi Partai Golkar itu juga meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gumas bertindak cepat dan tegas dalam mengatasi persoalan tersebut.
Ia menegaskan perlunya distribusi tenaga kesehatan yang lebih merata agar seluruh masyarakat, baik di kota maupun di desa-desa pelosok, mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang layak.
“Kita mendesak agar ada penegakan disiplin terhadap nakse yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya,” tegasnya.
Menurutnya, tindakan tegas perlu diberikan untuk memberikan efek jera serta memastikan kualitas layanan kesehatan tidak semakin memburuk.
“Distribusi yang adil dan pengawasan yang ketat adalah kunci. Tidak cukup hanya menempatkan tenaga kesehatan di daerah, tapi juga harus memastikan mereka betul-betul melaksanakan tugas dan melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka panjang, ia mendorong agar pemerintah daerah memberikan insentif tambahan kepada tenaga kesehatan yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil.
Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi perbedaan tajam dalam layanan kesehatan antarwilayah di Gumas.
“Permasalahan layanan kesehatan ini sudah sering menjadi keluhan masyarakat, terutama di wilayah kecamatan yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Masyarakat berharap, ke depan, pelayanan kesehatan menjadi lebih mudah diakses tanpa perlu menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan pertolongan medis,” demikian kata Binartha. (hns1/red)
