Plt Sekda Kalteng Dampingi Wagub Hadiri Rapat Kerja dan RDP Bersama Komisi II DPR RI
PALANGKA RAYA,humanusantara.com –Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng) Leonard S Ampung, mendampingi Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo, menghadiri rapat kerja serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Senin (28/4/2025), di ruang rapat Komisi II gedung Nusantara, Jakarta Pusat.
Rapat tersebut digelar sebagai forum koordinasi dan diskusi strategis yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama 13 pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dari berbagai wilayah di Indonesia.
Agenda utama pertemuan itu mencakup sejumlah isu penting yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan daerah, optimalisasi dana transfer ke daerah, penguatan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintahan daerah.
Plt Sekda sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalteng Leonard S Ampung menyatakan komitmen penuh pemerintah provinsi dalam mendukung upaya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, rapat tersebut merupakan momentum penting dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, khususnya di tengah dinamika kebijakan fiskal dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) di tingkat daerah.
“Kami menyambut baik forum ini sebagai langkah kolaboratif dalam membahas isu-isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Keikutsertaan Kalteng menunjukkan kesiapan kami dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah demi terwujudnya pemerintahan yang responsif dan profesional,” kata Leonard.
Selain membahas aspek teknis pengelolaan pemerintahan, RDP itu juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan dana transfer pusat ke daerah, termasuk pengawasan terhadap implementasi BLUD yang selama ini menjadi instrumen vital dalam penyediaan layanan publik di sektor kesehatan dan pendidikan.
Rapat kerja tersebut juga menjadi wadah bagi masing-masing daerah untuk menyampaikan aspirasi dan kendala yang dihadapi di lapangan, serta memberikan masukan konkret dalam penyusunan kebijakan nasional yang lebih inklusif dan aplikatif.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng hadir dalam kegiatan itu, sebagai komitmennya dalam memperkuat hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang. (mmc-kt/hns1/red)
