Anggota DPRD Ini Usulkan Pembangunan Water Break System di Kabupaten Sukamara
PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Untuk mencegah abrasi, yang saat ini sudah sangat mengkhawatirkan di Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, jajaran DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), mengusulkan agar di daerah itu, segera dibangun Water Break System atau pemecah gelombat atau ombak.
Hal itu sangat penting, agar abrasi dan kerusakan ekosistem di daerah itu segera dapat dicegah.
Usulan itu disampaikan Anggota DPRD Kalteng dari Fraksi Partai Golkar Okki Maulana, saat dihubungi media ini, Minggu (13/4/2025).
Poltisi muda Partai Golkar itu mengungkapkan, kondisi abrasi kian mengkhawatirkan di desa tersebut. Diperlukan langkah konkret dan segera berupa pembangunan water break system guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah.
“Jika abrasi ini terus dibiarkan, bukan hanya ekosistem yang terganggu, tapi juga akan berdampak langsung pada kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar pesisir, terutama di Desa Sungai Damar,” Okki.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) III, meliputi Kabupaten Sukamara, Lamandau dan Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) itu menjelaskan, water break system atau sistem pemecah gelombang merupakan salah satu solusi teknis, yang terbukti efektif dalam menahan laju abrasi pantai.
Ia menilai wilayah Sungai Damar sangat membutuhkan intervensi semacam itu, karena kondisi geografisnya yang rawan.
“Desa Sungai Damar berada di wilayah yang berbatasan langsung dengan perairan luas, sehingga sangat rentan terkena dampak abrasi yang terus-menerus terjadi terutama saat pasang tinggi,” ungkapnya.
Putra bungsu dari politisi senior Partai Golkar Kalteng H Abdul Razak itu juga mengatakan, upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan perlu dukungan dan sinergi dari pemerintah provinsi dan pusat.
“Kita berharap Dinas terkait dan instansi teknis lainnya segera melakukan survei lapangan untuk menyusun rencana aksi. Saya mendorong agar Pemprov segera menindaklanjuti dengan kajian teknis dan penganggaran. Ini menyangkut keselamatan lingkungan dan masa depan masyarakat desa di wilayah itu,” pungkasnya. (hns1/red)
