Hadiri Musrenbang Bartim, Ini Harapan Purdiono
PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Purdiono, Selasa (25/3/2025), menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Barito Timur (Bartim) tahun 2025.
Kegiatan yang dilangsungkan di aula Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapplitbangda) itu bertujuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dengan menampung aspirasi masyarakat serta menyelaraskan program pembangunan daerah dan provinsi.
Dalam acara tersebut, perwakilan DPRD Kalteng menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan masyarakat.
“Musrenbang ini menjadi momen penting untuk memastikan bahwa program pembangunan yang diusulkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Anggota DPRD Kalteng Purdiono kepada media ini, Kamis (27/3/2025).
Dikatakan, pihaknya dari DPRD Kalteng akan mengawal hasil musrenbang tersebut, agar mendapat perhatian dalam perencanaan anggaran di tingkat provinsi.
Ia juga mengungkapkan, dalam kegiatan itu, ia juga didampingi Anggota DPRD Kalteng Ampera AY Mebas, yang juga mantan Bupati Bartim dua periode.
Kemudian unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat serta perwakilan dari berbagai elemen masyarakat.
Sementara itu, Bupati Bartim Muhammad Yamin, dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati (Wabup) Adi Mula Nakalelo, sekaligus membuka musrenbang itu mengatakan, musrenbang merupakan forum strategis dalam merumuskan program pembangunan yang partisipatif dan selaras dengan prioritas pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional.
“Pembangunan daerah harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memperluas peluang usaha serta meningkatkan akses dan kualitas layanan public,” kata Adi.
Ia juga mengatakan, pembangunan yang dirancang harus berorientasi pada pemerataan dan keadilan, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
“Oleh karena itu, keterlibatan seluruh elemen, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat menjadi kunci utama dalam perumusan program prioritas yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026,” tegasnya.
Dikatakan Adi, dukungan dari berbagai sumber pendanaan, baik dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten, APBD Provinsi, anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun partisipasi dunia usaha, dinilai krusial dalam mendukung realisasi pembangunan. (hns1/red)
