Prioritaskan Aspirasi Masyarakat pada APBD 2026
PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Kalteng) Mulyadin mengharapkan, agar aspirasi masyarakat berupa usulan yang disampaikan saat reses Anggota DPRD Kobar, agar diprioritaskan untuk direalisasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026 mendatang.
Menurutnya, beberapa waktu Anggota DPRD Kobar telah melaksanakan reses ke masing-masing daerah pemilihan (Dapil), untuk menyerap aspirasi dari masyarakat yang menjadi konstituennya.
Hasil reses tersebut telah dituangkan dalam dokumen hasil reses yang telah disampaikan pada eksekutif untuk dibahas bersama.
“Dari hasil reses yang kita laksanakan, masih banyak permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah seperti infrastruktur, ekonomi maupun permasalahan sosial, semuanya telah kami sampaikan melalui dokumen reses, yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan rencana kerja perintah daerah (RKPD) tahun anggaran 2026 mendatang,” kata Mulyadin kepada wartawan, Senin (3/3/2025).
Politisi PDIP itu menyampaikan, agar usulan yang diharapkan masyarakat itu, bisa diprioritaskan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.
Terutama, terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur jalan, terutama jalan dalam lingkungan yang banyak diusulkan masyarakat, disamping itu juga jalan penghubung antardesa, yang sangat mendesak untuk diperbaiki.
“Dokumen yang telah kita sampaikan, bisa menjadi data penting untuk penyusunan RKP tahun 2026, sehingga program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” harapnya.
Mulyadin juga menyoroti pentingnya perhatian khusus dari pemerintah daerah terhadap infrastruktur, ekonomi dan sosial.
Ia menekankan, pemerintahan yang baru dilantik pada 20 Februari 2025 lalu, harus segera bergerak untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dasar yang ada di masyarakat Kobar.
“Kami menyakini berbagai tantangan dan hambatan dalam melaksanakan program pembangunan akan dapat teratasi dengan adanya sinergritas yang telah terjalin antara eksekutif dan legislatif, karena pada prinsipnya kami sangat mendukung dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (hns1/red)
