Hutan Hilang Banjir Datang, Darwandie: Jaga Lingkungan, Tolak Konglomerat Perusak

KUALA KAPUAS,humanuasantara.com – Sejak akhir tahun lalu sampai sekarang sejumlah wilayah di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng) berulang diterjang banjir. Kerusakan ekologi digadang menjadi penyebab bencana alam itu datang.

Setidaknya ada lima kecamatan yang terdampak bencana, Mantangai, Pasak Talawang, Mandau Talawang, Kapuas Hulu dan Kapuas Tengah. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) BPBD Kabupaten Kapuas menunjukkan, lebih dari 18.000 jiwa menjadi korban oleh banjir yang berulang itu. Ketinggian air bervariatif, dari pelataran hingga atap rumah.

Di wilayah kecamatan hulu Sungai Kapuas ini notabene bertengger korporasi swasta, industri ekstraktif seperti pertambangan batu bara, emas dan perkebunan monokultur kelapa sawit.

Tokoh Masyarakat Kapuas Darwandie menyoroti kehadiran sejumlah korporasi yang tak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan memadai menjadi biang kerok bencana banjir.

“Keseimbangan antara fungsi ekosistem tak lagi  sejalan dengan jumlah curah hujan dan debit air laut yg senantiasa konstan,” ungkap mantan aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) era 90’an itu kepada humanusantara.com, Minggu (20/4/2025).

Tak cuma masalah di hulu sungai, kondisi lingkungan di hilir pun terkesan luput dari perhatian. Darwandie menilai lingkungan wilayah serapan yang notabene hutan rawa gambut juga banyak yang telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.

“Daerah resapan juga telah habis dibabat sehingga fungsi hutan alami telah beralih dan tak lagi arif seperti hutan alam yang sejati,” ungkap Anggota DPRD Kapuas empat periode (2004-2024) ini.

Darwandie, lelaki berumur 57 tahun itu mengingatkan kepada semua entitas masyarakat Kabupaten Kapuas agar peka dan bergerak memperbaiki kualitas lingkungan hidup di wilayah bencana ini.

“Harus ada kepekaan kita akan pentingnya menjaga lingkungan hutan, kawasan kelola dan kawasan budi daya masyarakat adat yang tersisa,” ujarnya.

“Pertahankan jangan diserahkan kepada konglomerasi. Tolak program besar swasta yang tak ramah lingkungan,” timpalnya.

Jika hal demikian dibiarkan, Darwandie bilang banyak kerugian dari sosial ekonomi yang didapat masyarakat dan daerah Kabupaten Kapuas ini sendiri.

“Tentu kita sangat berharap pemerintah daerah-pusat menyorot ini dan melakukan evaluasi, pengelolaan ataupun perbaikan lingkungan yang komprehensif. Dan harus melibatkan masyarakat,” ucapnya.

Sejauh ini, terkait sikap pemerintah daerah yang belum 100 hari bekerja. Darwandie, memberikan apresiasi atas atensi cepat terkait permasalahan banjir ini.

“Kita sangat mendukung adanya relokasi yang dikejar oleh Wiyatno-Dodo (Bupati dan Wakil Bupati Kapuas) ini. Yang pasti warga aman dan punya potensi punya ruang hidup yang layak serta bisa meningkatkan kualitas hidup,” ujarnya.

“Sampai hari ini kita komitmen dan konsisten mendukung kebijakan kepala daerah,” tutup Darwandie.

Sikap dan Gerakan Pemerintah

Sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari lalu, Bupati Kapuas HM Wiyatno dan Wakil Bupati Kapuas Dodo langsung bergerak menyikapi banjir ini.

Kerusakan ekologi yang digadang menjadi penyebab utama banjir ini, menjadi tantangan bagi pimpinan daerah. Pasang pemenang Pilkada 2024 yang mengusung “Bersinar” akronim dari “Berdaya Saing, Sejahtera, Indah, Aman, Religius”, ini langsung pasang badan.

Di awal menapakkan kaki sebagai pemimpin Kabupaten Kapuas, Wiyatno langsung mengambil keputusan untuk memberikan solusi konkrit bagi para masyarakat yang rutin terdampak. Yakni melalui program “transmigrasi lokal” atau bahasa lain untuk merelokasi penduduk ke tempat yang aman.

Sampai detik ini, program ini terus diproses agar segera diimplementasikan, tujuannya jelas untuk kepentingan masyarakat.

Wiyatno tegas. Lingkungan hidup sudah kritis, banjir tak bisa ditangani lagi dengan cara biasa. Maka, solusi paling kongkrit adalah relokasi.

Tak main-main, baru tadi Wiyatno sudah bertandang ke pemerintah pusat di Jakarta. Semua masalah banjir dan relokasi ini telah sampai ke tangan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.

“Alhamdulillah, rencana kita mendapatkan respon positif dari Pak Menteri,” ujarnya kepada humanusantara.com.

Kabar terakhir, menyusul pertemuan itu. Dibahas serius dalam temu yang dipimpin oleh Wiyatno di Aula Rumah Jabatan Bupati, Rabu (16/4/2025). Agendanya, yakni menentukan lokasi transmigrasi lokal untuk warga terdampak banjir.

Lengkap, turut hadir Sekda Kapuas Septedy, kepala OPD, dan para camat dari wilayah yang terendam.

“Bukan cuma penanggulangan sementara. Ini soal masa depan masyarakat,” ujarnya dalam pertemuan itu.

Relokasi permanen ini dibagi menjadi tiga skema. Jelas, syaratnya ketat : lokasi tanah harus subur, tersedia air bersih dan sudah terbangun infrastruktur dasar yang layak.

“Kami ingin warga hidup lebih aman dan manusiawi,” timpalnya.

Sedangkan agenda pemindahan dibagi menjadi tiga klaster. Pertama di daerah Mentangai, Kedua daerah Timpah, Kapuas Tengah dan Pasak Talawang. Terus, klaster tiga ada Kapuas Hulu dan Mandau Tawalang.

“Semua calon lokasi masih harus diverifikasi. Clear and Clean,” ujarnya.

Tim verifikasi lapangan segera dibentuk. Mereka akan mengumpulkan data, menyusun roadmap dan menyiapkan dokumen untuk dibawa ke kementerian.

“Semua harus cepat. Supaya bisa segera diajukan ke pusat. Banjir datang tanpa kompromi. Kami ingin jawaban yang tidak setengah-setengah,” tambah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Septedy.

Genting!!!

Pikiran Wiyatno sejatinya mengarah untuk hajat hidup orang banyak. Banjir tahunan yang selalu melanda puluhan ribu masyarakat di beberapa kecamatan ini perlu solusi kongkrit.

Keuntungan transmigrasi lokal ini, dikatakan Wiyatno, ongkos untuk pemindahan – pembinaan berkelanjutan bisa menyerap dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) jadi tak sepenuhnya bertumpu pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Jadi, transmigrasi lokal ini kita tak hanya menyediakan hunian namun juga usaha bagi masyarakat,” ujar Wiyatno saat memantau penyerahan bantuan di Kantor BPBD Kapuas, Minggu (16/3/2025).

Selain itu, lanjut Wiyatno dengan program ini pemerintah bisa menyediakan fasilitas umum seperti jalan, sekolah hingga keperluan dasar lainnya.

“Pemerintah bisa memberikan jatah hidup bulanan hingga kebutuhan pokok,” pungkasnya.

Namun demikian, Wiyatno menekankan harus ada kajian yang komprehensif menentukan wilayah mana saja yang perlu disentuh dan ke mana akan dipindahkan. Serta wajib ada kemauan dari masyarakat untuk menerima program transmigrasi lokal ini.

“Hal ini untuk keberlangsungan hidup masyarakat,” ungkapnya.

Wiyatno mengatakan jika program ini layak diterapkan maka akan dilakukan secara bertahap, langkah pertama misalnya perpindahan 500 atau 1.000 penduduk ke tempat baru.

“Negara harus hadir disaat masyarakat terdampak bencana,” tegas Wiyatno. (hns1/red)