Pengelolaan PKB dan BBN-KB Berdampak Positif Terhadap Pembangunan
PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Jajaran DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah (Kalteng), mendukung penuh opsi pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barut.
Hal itu disampaikan, Ketua DPRD Barut Hj Mery Rukaini, saat dibincangi di ruang kerjanya, Kamis (10/4/2025).
Kepada wartawan ia menegaskan, akan mendukung penuh langkah-langkah strategis Pemkab Barut dalam mengelola PKB dan BBN-KB di kabupaten itu.
“Kita optimis, bahwa pengelolaan ini akan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada gilirannya akan mendorong kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” kata Merry.
Dikatakan, penyerahan pengelolaan PKB dan BBNKB kepada pemerintah daerah adalah langkah yang sangat positif.
Ia yakin, dengan kewenangan tambahan itu, PAD Barut akan meningkat secara signifikan.
“Dampaknya akan langsung terasa dalam pembangunan daerah,” ujarnya.
Politisi senior Partai Demokrat itu juga mengatakan, pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam mendukung pengelolaan pajak tersebut.
Ia menilai bahwa, keberhasilan pengelolaan pajak sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas dalam setiap prosesnya.
“Dengan prinsip-prinsip ini, kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak dapat terjaga dengan baik,” tuturnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, peningkatan pendapatan daerah melalui pajak tidak hanya untuk memperbaiki ekonomi daerah, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
“Kami di DPRD akan terus mengawal pengelolaan ini agar berjalan dengan baik dan sesuai prinsip transparansi serta akuntabilitas,” tegasnya.
Mery juga mengapresiasi upaya Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD), dalam mengimplementasikan berbagai strategi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.
Disebutkan, beberapa langkah yang telah dilaksanakan, seperti sosialisasi mengenai kewajiban membayar pajak, penguatan sistem pelayanan berbasis digital serta perluasan basis data wajib pajak.
“Kita juga berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya kontribusi mereka melalui pembayaran pajak yang tepat waktu,” pungkasnya. (hns1/red)
