Darurat Banjir, Pemkab Kapuas Wacanakan Relokasi Warga di Wilayah Rawan Bencana

PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Alih-alih melakukan evaluasi dan penataan daya tampung dan dukung lingkungan hidup sebagai mitigasi bencana. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng) hari ini menyodorkan ide relokasi atau transmigrasi lokal sebagai solusi untuk penduduk yang bermukim di wilayah rawan banjir.

Dua solusi jangka panjang itu, kurang lebih sama, yang mengharuskan perpindahan penduduk ke pemukiman baru, lokasi tetap di dalam Kabupaten Kapuas.

Bupati Kapuas HM Wiyatno sementara ini lebih condong ke rencana transmigrasi lokal, program itu dinilai lebih menguntungkan bagi masyarakat dan daerah.

“Dengan transmigrasi lokal kita bisa melakukan pembinaan yang berkelanjutan,” ujarnya saat berada di halaman kantor BPBD Kapuas melepaskan bantuan serentak untuk korban terdampak banjir, Minggu (16/3/2025).

Pikiran Wiyatno sejatinya mengarah ke hajat hidup orang banyak, banjir tahunan yang selalu melanda puluhan ribu masyarakat di beberapa kecamatan itu perlu solusi kongkrit.

Keuntungan transmigrasi lokal itu, dikatakan Wiyatno, untuk pemindahan-pembinaan berkelanjutan, yang bisa menyerap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), jadi tak sepenuhnya bertumpu pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Jadi, transmigrasi lokal ini kita tak hanya menyediakan hunian namun juga usaha bagi masyarakat,” ujar Wiyatno yang baru menjabat sebagai Bupati Kapuas itu.

Mantan Ketua DPRD Kalteng itu juga mengatakan, dengan program itu pemerintah bisa menyediakan fasilitas umum seperti jalan, sekolah hingga keperluan dasar lainnya.

“Pemerintah bisa memberikan jatah hidup bulanan hingga kebutuhan pokok,” pungkasnya.

Namun demikian, Wiyatno menekankan harus ada kajian yang komprehensif menentukan wilayah mana saja yang perlu disentuh dan ke mana akan dipindahkan. Serta wajib ada kemauan dari masyarakat untuk menerima program transmigrasi lokal itu.

“Hal ini untuk keberlangsungan hidup masyarakat,” ungkapnya.

Wiyatno juga mengatakan, jika program itu layak diterapkan maka akan dilakukan secara bertahap, langkah pertama misalnya perpindahan 500 atau 1.000 penduduk ke tempat baru.

“Negara harus hadir disaat masyarakat terdampak bencana,” tegasnya.

Ribuan Warga Terdampak

Pemerintah Daerah Kapuas dipimpin Bupati Wiyatno, Sabtu (15/3/2025), bersama para pihak telah menetapkan Tanggap Darurat Bencana Banjir dari 15-28 Maret 2025. Hal demikian menyusul potensi intensitas hujan dan banjir di sejumlah titik di Kabupaten Kapuas.

BPBD Kapuas mencatat per 5-16 Maret 2025 jumlah korban terdampak banjir mencapai 18 ribu jiwa. Terdiri dari 29 desa dari empat kecamatan, Mantangai, Pasak Talawang, Mandau Talawang dan Kapuas Hulu. Angka ini, belum termasuk data dari daerah lainnya yang sebelumnya juga berdampak banjir.

Tingkat kedalaman banjir bervariatif dari 1 meter-3 meter atau dari pelataran hingga atap rumah. Tingkat keparahan bencana tergantung letak geografis. Semua wilayah terdampak banjir ini berada di hulu Sungai Kapuas.

Tercatat pada Januari lalu dampak banjir terparah diantaranya menghancurkan rumah warga di Desa Barunang. Fasilitas umum di beberapa wilayah juga lumpuh akibat banjir ini.

“Sejauh ini tak ada korban jiwa,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kapuas Saribi, Minggu (16/3/2025).

Mitigasi Dampak Bencana

Plt Kepala BPBD Kapuas Saribi mengatakan, saat ini pihak sedang memetakan wilayah untuk dibentuk Desa Tangguh Bencana. Wilayah ini yang rentan maupun rawan bencana banjir maupun kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

“Sekarang kita inventarisir ada 40 desa dari 214 desa,” ujarnya.

Saribi berharap ke depan BPBD bisa melatih masyarakat sebagai syarat Desa Tangguh Bencana ini. Gunanya, jelas untuk mencegah maupun meminimalisir dampak apabila terjadi bencana.

Terkait banjir baru-baru ini. Saribi mengatakan, bantuan sementara untuk meringankan beban masyarakat terus bergulir disalurkan. Bantu ini berupa kebutuhan pokok masyarakat: seperti sembako dan perlengkapan.

Terus, baru ini juga diberikan empat unit perahu karet untuk empat kecamatan yang dinilai paling rawan terjadi banjir. Unit ini ditujukan sebagai alat untuk mengevakuasi warga apabila diterjang banjir.

Saribi juga mengatakan, berdasarkan Tim Reaksi Cepat BPBD Kapuas di lapangan saat ini sangat diperlukan selimut hingga matras.

“Sekarang kami masih menghitung dulu. Kekuatan kami di gudang ada berapa,” ujarnya. (hns1/red)