Harga Cabai Jadi Pembahasan Serius dalam Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Kemendagri
PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Harga cabai menjadi salah satu topik pembahasan serius dalam rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi 2026 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (19/10/2026).
Dalam rakor tersebut, dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko secara virtual melalui zoom meeting dari ruang rapat Bajakah lantai II, kantor Gubernur.
Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, di mana dalam rapat itu membahas perkembangan inflasi, upaya pengendalian harga pangan, serta rencana penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian terkait penyuluh pertanian.
Rakor itu juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program 3 juta rumah.
Tomsi dalam rapat itu menyoroti kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit di sejumlah kabupaten/kota berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk menindaklanjuti kondisi tersebut, Kemendagri menyiapkan lima tim yang akan turun langsung ke daerah guna memantau perkembangan harga sekaligus mengevaluasi upaya penanganan yang telah dilakukan.
Pemantauan akan difokuskan pada daerah yang mengalami kenaikan harga cabai dan telah menerima bantuan dari Kementerian Pertanian, seperti bibit, pupuk, sarana produksi pertanian (saprodi), serta dukungan lainnya.
Setiap tim akan berkoordinasi dengan perwakilan Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah setempat untuk melihat perkembangan hasil bantuan, mengidentifikasi kendala, serta mengevaluasi langkah pengendalian harga.
Tomsi menegaskan, pemantauan langsung terhadap harga di pasar penting dilakukan agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengetahui kondisi aktual di lapangan dan dapat menentukan langkah penanganan yang tepat.
“Ini untuk masyarakat. Nomor satu adalah bahwa harga-harga dapat terjangkau. Ini kewajiban kita,” kata Tomsi.
Sementara itu, Yuas Elko menyampaikan, rakor pengendalian inflasi merupakan agenda rutin yang diikuti pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sebagai tindak lanjut arahan Kemendagri.
Menurutnya, forum tersebut menjadi sarana penyampaian informasi dan arahan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan upaya pengendalian inflasi, agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau masyarakat.
“Rapat inflasi ini menjadi sarana untuk menyampaikan informasi dan mengarahkan setiap daerah, agar melakukan upaya-upaya pengendalian inflasi secara maksimal, sehingga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau oleh masyarakat,” kata Yuas.
Ia menjelaskan, upaya pengendalian inflasi di Bumi Tambun Bungai menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kebakaran hutan dan lahan (karhutla), gangguan asap, musim kemarau, serta fenomena El Niño yang turut menjadi perhatian dalam perkembangan perekonomian daerah.
Yuas juga menyoroti sejumlah komoditas yang perlu dicermati perkembangan harganya, cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam ras.
Menurutnya, pemantauan terhadap komoditas tersebut penting untuk mendukung langkah pengendalian inflasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Melalui rakor tersebut, Pemprov Kalteng diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam memantau perkembangan harga serta mengambil langkah-langkah pengendalian inflasi sesuai kondisi masing-masing wilayah. Dengan demikian, stabilitas harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat dapat terus dijaga. (hns1/red)
