Antrean di SPBU Samuda Picu Keributan, KPPM Desak Aparat dan Pertamina Bertindak Tegas
SAMPIT,humanusantara.com – Viralnya sebuah video keributan yang terjadi di SPBU Kelurahan Samuda, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), yang berdurasi 1 menit 1 detik, Rabu (6/5/2026), akibat dugaan rebutan antrean solar subsidi mendapat sorotan keras dari kalangan pemuda.
Komunitas Pemuda Peduli Masyarakat (KPPM) menilai insiden tersebut menjadi alarm serius atas buruknya pengawasan distribusi BBM subsidi di lapangan.
Anggota KPPM Evan Pranata menyampaikan, peristiwa tersebut tidak boleh dianggap sebagai konflik biasa antarpengantre, melainkan harus dilihat sebagai dampak dari persoalan yang lebih besar, dugaan lemahnya pengawasan terhadap distribusi solar subsidi serta indikasi aktivitas pelangsir yang masih marak terjadi.
“Kejadian ini memperlihatkan, tata kelola distribusi BBM subsidi masih amburadul. Jika pengawasan benar-benar berjalan, maka keributan seperti ini tidak seharusnya terjadi di tengah masyarakat,” kata Evan Pranta dalam keterangannya kepada redaksi humanusantara.com, Kamis (7/5/2026).
Pihaknya juga mendesak aparat penegak hukum, Pertamina, dan pihak pengelola SPBU untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem antrean dan pengawasan distribusi BBM subsidi di wilayah tersebut.
Menurutnya, masyarakat sudah terlalu sering dirugikan akibat antrean panjang, kelangkaan solar, hingga dugaan permainan oknum tertentu.
Selain itu, ia juga meminta adanya keterbukaan informasi kepada publik terkait penyebab pasti keributan yang terjadi serta langkah konkret yang akan diambil agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Dikatakan, BBM subsidi merupakan hak masyarakat kecil dan pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan, bukan menjadi ruang konflik akibat lemahnya pengawasan.
“Kami tidak ingin kejadian ini berhenti hanya sebagai video viral di media sosial. Harus ada tindakan nyata, evaluasi, dan penertiban yang tegas agar masyarakat merasa dilindungi,” tegasnya.
Pihaknya juga akan terus mengawal persoalan distribusi BBM subsidi di daerah tersebut dan meminta pemerintah daerah turut turun tangan memastikan kondisi di lapangan tetap kondusif serta berpihak kepada masyarakat. (hns1/red)
