KUALA PEMBUANG,humanusantara – Wakil Bupati Seruyan Supian, Kalimantan Tengah (Kalteng), Senin (2/3/2026), secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Seruyan Hilir Tahun 2026, yang digelar di gedung Serbaguna Kuala Pembuang.
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam menjaring dan menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Supian menegaskan, Musrenbang Kecamatan merupakan tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, forum tersebut bukan sekadar agenda tahunan, melainkan wadah penting untuk menyatukan visi pembangunan dari tingkat desa hingga kabupaten.
“Musrenbang Kecamatan adalah tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Di sinilah aspirasi masyarakat desa diselaraskan dengan prioritas pembangunan kabupaten. Forum ini jangan hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi ruang dialog yang partisipatif, konstruktif, dan berorientasi pada solusi,” kata Supian.
Dikatakan, setiap usulan program yang disampaikan harus benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat serta memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan. Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen untuk memastikan proses perencanaan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Dijelaskan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2027 harus berpedoman pada dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah, baik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional.
Oleh karena itu, seluruh usulan program yang diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) wajib selaras dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
“Setiap usulan yang diajukan melalui SIPD harus sinkron dengan prioritas pembangunan daerah, provinsi, dan nasional. Kita ingin perencanaan ini terarah, terukur, dan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan,” tegasnya.
Supian juga memaparkan tema pembangunan Kabupaten Seruyan pada tahap ketiga, Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah. Tema tersebut dijabarkan dalam sejumlah prioritas strategis, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan desa, penguatan layanan publik, harmonisasi lingkungan yang berkelanjutan, serta peningkatan daya saing investasi berbasis potensi unggulan daerah.
“Kita ingin ekonomi kerakyatan semakin kuat dan daya saing daerah meningkat. Ini hanya bisa tercapai jika pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, dan pelayanan publik berjalan seiring,” jelasnya.
Selajutnya, arah kebijakan pembangunan daerah juga difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, penguatan infrastruktur serta konektivitas wilayah, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah agar melakukan verifikasi usulan secara objektif dan transparan. Hal itu penting agar program yang diakomodasi benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya minta seluruh perangkat daerah memverifikasi usulan secara objektif dan transparan. Pastikan program yang kita tetapkan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” pesannya.
Kepada para kepala desa dan BPD, ia menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan desa serta optimalisasi pemanfaatan dana desa. Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan juga dinilai menjadi kunci keberhasilan program.
“Perkuat tata kelola pemerintahan desa, manfaatkan dana desa secara efektif, dan libatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Dengan kebersamaan, kita bisa mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan,” tutupnya. (hns1/red)
