Menteri Nusron Tekankan Meritokrasi dalam Pengembangan SDM Kementerian ATR/BPN
PALANGKA RAYA,humanusantara – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, berkomitmen membangun sistem meritokrasi dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Menurutnya, pengelolaan yang selama ini berjalan belum sepenuhnya diatur dalam kebijakan dan belum terukur.
“Saya mengedepankan sistem meritokrasi dengan roda organisasi yang terus bergerak. Semua diukur dari objektivitas kinerja dan jalur yang jelas,” kata Menteri Nusron, saat memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Kalimantan Tengah (Kalteng), Rabu (10/12/2025) malam.
Sistem meritokrasi dibangun untuk memberikan kepastian karier bagi pegawai Kementerian ATR/BPN. Dengan adanya kepastian, seluruh jajaran dapat memiliki mimpi, tujuan, sekaligus kemauan untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerjanya.
“Pelayanan publik akan baik, kalau sistem di kantornya itu mampu menjamin masa depan pegawainya. Supaya Bapak dan Ibu sekalian punya mimpi, punya target, tahu sampai di mana jalan kariernya,” tutur Menteri Nusron di aula Kanwil BPN Kalteng.
Pada kegiatan yang dimoderatori Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Shamy Ardian itu, Menteri Nusron mengungkapkan harapannya atas penerapan sistem meritokrasi.
Ia berharap bisa menciptakan iklim kerja yang sehat, adil dan profesional, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
Untuk layanan pertanahan di Kalteng sendiri, sepanjang tahun 2025 tercatat ada 76.562 berkas yang ditangani. Berdasarkan laporan Kepala Kanwil BPN Kalteng Fitriyani Hasibuan, rata-rata pelayanan mencapai sekitar 6.380 berkas per bulan yang tersebar di 15 satuan kerja, dengan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp32,6 miliar.
Fitriyani menyatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Kanwil BPN Kalteng yang terus berupaya meningkatkan kinerja dan kualitas layanan.
“Dengan semangat profesionalisme dan penguatan sistem kerja yang semakin tertata, semoga semua target bisa tercapai dan selesai di akhir tahun 2025,” pungkasnya. (ge/jr/hns1/red)
