Bapperida Kalteng Gelar Rakor Penanggulangan Kemiskinan 2025
PALANGKA RAYA,humanusantara – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Kamis (20/11/2025), menggelar rapat koordinasi (Rakor) penanggulangan kemiskinan 2025, di aula kantor Bapperida.
Kegiatan itu dipimpin langsung Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H Edy Pratowo.
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/83/2022 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2026. Keputusan tersebut menegaskan, pentingnya koordinasi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan, menyusun perencanaan, hingga memantau implementasi program penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H Edy Pratowo menekankan, upaya penanggulangan kemiskinan harus sejalan dengan komitmen nasional dan global melalui Sustainable Development Goals (SDGs).
“SDGs merupakan komitmen nasional dan global untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Tujuan pertama SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya, yang tidak hanya terkait keterbatasan finansial, tetapi juga akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kualitas hidup secara umum,” kata Edy.
Ia juga menyoroti perubahan pola kemiskinan di Kalimantan Tengah. Dimana, angka kemiskinan di perkotaan kini lebih tinggi dibandingkan di pedesaan, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kota menurun, tetapi meningkat di desa.
Kondisi itu menuntut penguatan penciptaan lapangan kerja di pedesaan untuk menekan migrasi penduduk ke kota, karena perpindahan tanpa keterampilan memadai dapat menambah pengangguran dan memperburuk kemiskinan perkotaan.
Edy juga menekankan perlunya pembaruan data makro dan sektoral agar kebijakan lebih responsif terhadap dinamika di lapangan, sekaligus melanjutkan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 sebagai pedoman bersama lintas sektor.
Saat yang sama, Plt Sekretaris Daerah yang juga Kepala Bapperida Kalimantan Tengah Leonard S Ampung menyampaikan, rakor ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) provinsi.
“TKPK Provinsi memiliki tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkup provinsi. Untuk itu, diperlukan pertemuan antar-stakeholder guna memperkuat koordinasi penanggulangan kemiskinan,” jelasnya.
Dikatakan, rakor bertujuan mengkoordinasikan upaya penanggulangan kemiskinan dari tingkat pusat hingga daerah, mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta menjaring masukan terhadap rancangan RPKD Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.
Rakor itu unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Asisten Gubernur, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah terkait, para Tenaga Ahli penyusunan RPKD, serta para Wakil Bupati/Wakil Wali Kota selaku ketua TKPK kabupaten/kota. (hns1/red)
