Pembinaan di Kanwil BPN Papua, Menteri Nusron Perkuat Layanan Pertanahan: Semakin Sederhana, Semakin Baik
JAYAPURA,humanusantara – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendorong jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Papua, untuk terus menguatkan kualitas pelayanan pertanahan.
Di depan jajaran BPN se-Papua, Menteri Nusron mengingatkan kembali dasar pelayanan yang perlu dijadikan pedoman.
“Pelayanan itu harus memberi kepastian. Masyarakat datang untuk mendapatkan kejelasan alur, kejelasan proses, dan kejelasan hasil. Semakin sederhana alurnya, semakin baik bagi publik,” ujar Menteri Nusron di Jayapura, Rabu (19/11/2025).
Penguatan pelayanan publik adalah agenda yang juga menjadi fokus Kementerian ATR/BPN. Oleh karena itu, Menteri Nusron ingin penyempurnaan alur kerja dan pemanfaatan teknologi terus diperkuat agar setiap proses layanan berjalan lebih efisien dan akurat.
Penguatan digitalisasi juga dinilai penting untuk memastikan data pertanahan dapat dikelola secara lebih modern dan tepercaya.
Saat ini, pelayanan pertanahan di Papua tersebar di dua Kanwil BPN Provinsi, Papua dan Papua Barat. Kanwil BPN Papua menaungi wilayah Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Sementara Kanwil BPN Papua Barat, menaungi wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron menegaskan, sumber daya manusia (SDM) merupakan pilar utama yang menentukan keberhasilan reformasi layanan.
Ia mendorong seluruh jajaran di lingkungan Kanwil BPN Papua untuk terus meningkatkan kompetensi, kedisiplinan dan profesionalisme, agar pelayanan pertanahan memberikan pengalaman positif bagi masyarakat Papua.
“Kalau sistemnya baik dan SDM-nya siap, maka pelayanan kita pasti bisa dirasakan masyarakat dengan lebih mudah dan lebih cepat,” pungkas Menteri Nusron.
Pada hari yang sama, sebelum Menteri Nusron tiba di Kanwil BPN Papua, ia telah menjalankan beberapa agenda kerja, seperti di antaranya penyerahan sertipikat tanah. Kali ini Menteri Nusron menyerahkan 10 sertipikat rumah ibadah, 6 sertipikat BMN dan 4 sertipikat hak milik masyarakat Papua.
Ia juga melakukan Sosialisasi Pendaftaran dan Pengadministrasian Tanah Ulayat, untuk memastikan hak masyarakat adat tercatat jelas dan terlindungi dari potensi sengketa.
Adapun dalam sesi pembinaan di Kanwil, turut hadir Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Shamy Ardian, Inspektur Wilayah II Tri Wibisono, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat dan Tanah Komunal Suwito, Kepala Kanwil BPN Papua Roy Eduard Fabian Wayoi beserta seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Papua. (jm/rt/hns1/red)
