Pemprov Kalteng Mantapkan Sinkronisasi Data Desa untuk Percepatan Program Huma Betan
PALANGKA RAYA,humanusantara – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (6/11/2025), menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi data desa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Huma Betang di wilayah tengah dan barat agar tepat sasaran.
Kegiatan itu berlangsung di aula Jayang Tingang, kantor Gubernur Kalteng, Kamis (6/11/2025). Dalam kegiatan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Leonard S Ampung mengatakan, Program Huma Betang merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kami ingin mendorong pembangunan Kalimantan Tengah yang semakin merata dan berkeadilan hingga ke pelosok pedalaman. Kami tidak ingin ada anak-anak yang tidak bisa sekolah, kuliah, berobat atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan,” kata Leonard, saat membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah dalam kegiatan tersebut.
Dikatakan, seluruh masyarakat, termasuk keluarga tidak mampu, berhak memperoleh akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta bantuan sosial secara setara.

“Seluruh inisiatif tersebut akan diintegrasikan melalui program prioritas Kartu Huma Betang Sejahtera yang dijadwalkan mulai dilaksanakan 2026 mendatang,” ujarnya.
Dijelaskan, sejak 2025 pemerintah provinsi juga telah memulai langkah awal melalui berbagai program strategis, seperti sekolah gratis, satu rumah satu sarjana, cek kesehatan gratis, pasar murah, serta bantuan bagi petani dan nelayan.

Kegiatan rapat koordinasi itu kata dia, tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pendataan desa, tetapi juga untuk mengidentifikasi tantangan, hambatan dan peluang perbaikan di lapangan.
“Pemanfaatan data desa yang akurat, mutakhir, lengkap dan terintegrasi merupakan kunci utama dalam mendukung implementasi Kartu Huma Betang agar benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Data desa yang dikumpulkan, tambah Leo, akan menjadi data dasar bagi seluruh desa di Kalimantan Tengah serta memastikan tidak terjadi tumpang tindih antara data pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
“Upaya ini juga sejalan dengan agenda Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dan mendukung visi Indonesia Emas 2045,” jelas Leonard.
Rapat tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Asisten dan Staf Ahli Gubernur, Kepala Perangkat Daerah Kalimantan Tengah, serta para Camat, Lurah, Kepala Desa dan pelaksana dari wilayah tengah dan barat Kalimantan Tengah. (hns1/red)